Ongen: Wiranto Tidak Masalah Kader Hanura Mundur karena Dukung Ahok
Ketua Umum Hanura Wiranto sudah mengetahui ada beberapa kader Hanura yang mundur
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Hanura Wiranto sudah mengetahui ada beberapa kader Hanura yang mundur dengan alasan menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji. Dia mengatakan Wiranto sudah mengetahui ada dua kader yang mundur dari partai, yakni Wakil Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Rahmat HS dan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawarin.
"Pak Wiranto dengan saya sama sikapnya, tidak masalah. Saya yakin partai Hanura tidak ada yang seperti itu, kecuali orang yang tidak suka dengan Ahok," ujar Ongen, Senin (28/3/2016).
Ongen sudah tahu apa alasan beberapa kader mundur dari Hanura. Beberapa diantaranya karena ras dan agama. Menurut Ongen alasan itu tidak sesuai dengan prinsip Hanura yang mengutamakan hati nurani rakyat atau apa yang diinginkan warga DKI. Sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, Ongen sudah menetapkan pilihannya untuk mendukung Ahok.
"Jangan mencari kesalahan partai kalau tidak suka sama Ahok. Saya tidak akan gentar. Yang mau mundur silakan. Kalau saya tetap dengan Ahok," tegasnya.
Dia juga membantah pendapat kedua kadernya, yakni Rahmat HS dan Bustami, yang mengatakan Hanura tidak sesuai mekanisme partai saat memutuskan memberi dukungan kepada Ahok. Ongen sebut partainya sudah melakukan survei internal dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hanura.
"Di DPP juga ada DPP independen. Kita sudah berkoordinasi dengan lembaga survei. Jadi kalau orang tidak suka dengan Ahok ya percuma," tuturnya.
Sebelumnya, Rahmat dan Bustami mengundurkan diri dari Hanura. Keduanya menilai ada oligarki kekuasaan dari keputusan Hanura memberikan dukungan kepada Ahok. Terutama dari Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua DPD DKI Jakarta Hanura Ongen.
"Ada pemaksaan dari Wiranto terhadap tata kelola organisasi. Ini yang membuat kami menolak intervensi kekuasaan. Ada pemaksaan kehendak, baik dari Ongen maupun Wiranto," ujar Bustami di Sarinah Building, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2016).