TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) berang dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab dipanggil Ahok, yang menuding partai keluarga besar Masyumi tersebut, hendak mengubah Pancasila.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP), PBB, Jamaluddin, dalam konfrensi pers di kantor PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2016), menyebut pernyataan Ahok itu tidak berdasar, dan menunjukkan bahwa sang Gubernur tidak paham sejarah.

"Ini lebih parah dari Zaskia Gotik, kalau Zaskia Gotik kan tidak bisa sebut Pancasila, tapi ini kan Gubernur DKI," katanya.

Zaskia Gotik yang ia maksud adalah penyanyi dangdut, yang telah dilaporkan ke Polisi, karena secara sembarangan menyebut lambang Pancasila, di acara stasiun televisi swasta.

Sedangkan sesuai fakta sejarah PBB, Jamaluddin mengatakan bahwa partainya adalah partai yang mendukung agar pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tetap tertulis "Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," pada amandemen UU 1945, pada kurun waktu1999-2000 lalu.

Pernyataan Ahok yang merendahkan PBB itu dilontarkan saat ia meresmikan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak, di Jakarta Timur.

Ahok mengatakan "Orang Partai Bulan Bintang Itu Ingin Ubah Pancasila."

Pernyataan Ahok itu dipicu oleh pernyataan Yusron Ihza Mahendra, di media sosial yang menyebut "Kasihan kanTionghoa yang lainnya, yang baik-baik dan/atau yang miskin, kalay ada yang mau membantai atau menjarah, mereka nggak bisa kabur keluar negri. Tolong jaga Bhineka Tunggal Ika dan sama-sama membangun harmoni dalam keberagaman."

Padahal Yusron yang merupakan kader PBB itu, sama sekali tidak membawa atribut partai.

PBB sendiri kata dia tidak memberi sanksi apa-apa terhadap Yusron, karena tidak mewakili partai.

"Partai Bulan Bintang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum seperlunya," ujar Jamaluddin.