TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Saat tiba di KPK, Basuki terlihat membawa dokumen untuk kepentingan pemeriksaan tersebut.

Mengenai dokumen tersebut, Basuki mengatakant tidak ada yang baru karena itu sesuai dengan laporan yang disampaikan saat dirinya dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, beberapa waktu lalu.

"Persis seperti yang kita bawa untuk BPK, BPK ya semua, semua yang kita pernah bawa ke BPK kan BPK sudah pernah melakukan audit investigasi. Itu saja," kata Basuki di KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Basuki mengaku tidak sabar menunggu dirinya dimintai keterangan terkait laporan audit investigasi dari BPK.

Pasalnya, dalam audit tersebut BPK menyebutkan menemukan enam indikasi pelanggaran yang dilakukan dan diduga menyebabkan negara rugi.

"Makanya itu kan audit BPK dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata dia.

BPK sendiri telah menemukan enam dugaan penyimpangan saat pembelian lahan tersebut.

Mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil.

Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi mengatakan penyimpangan tersebut menebabkan keuangan negara menderita kerugian.

Temuan BPK terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar.

Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh BPK, masalah bermula ketika pada 6 Juni 2014, Plt Gubernur yang saat itu dijabat oleh Ahok berminat membeli sebagian lahan seluas 3,6 hektar milik RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

Pembelian lahan dilakukan karena menurut Ahok kala itu, keberadaan rumah sakit untuk pasien sakit jantung dan kanker sangat diperlukan karena kondisi pasien rumah sakit yang ada kian membludak.

Di sisi lain, hal ini juga dilakukan karena sebelumnya lahan tersebut akan dibeli oleh PT Ciputra Karya Utama dan diubah peruntukkan menjadi tempat komersil seperti mal.