TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) akan laporkan anggota dewan yang menerima suap demi memuluskan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi.

Lulung tanggapi soal beredarnya isu ada anggota dewan yang meminta uang Rp5 miliar kepada pengembang.

Suap itu untuk memuluskan keinginan pengembang dalam pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Hukum nggak boleh gitu, itu siapa yang ngomong? (Anggota dewan minta Rp5 miliar). Kalau saya ditanya entar saya paling benar. Gini saja, kalau ada yang macem-macem gue laporin. Jangan sembunyi dibalik kejahatan semua," kata Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Lulung belum tahu adanya anggota dewan yang menerima suap selain mantan Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

"Mane ada mau ngaku (kalau gitu). Nggak ada. Saya bilang kalau sama pengusaha mau negosiasi, kalau sama rakyat ngumpet. Sama pengusaha besar ngobrol asik. Kalau sama rakyat pakai tentara, buat gusur," kata dia.

Sebelumnya operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam.

Sanusi diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.

Lanjutan dari kasus suap tersebut, pada Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.