Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut laporan BPK mengenai RS. Sumber Waras ngaco. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengingatkan BPK dengan Gubernur bukanlah lembaga yang setara.

Hasil BPK sebagai auditor negara harus dihormati.
"Terlepas itu suka atau tidak suka, itu harus dihormati. Tidak selayaknya Ahok menyatakan BPK ngaco," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut Anggota Komisi III DPR itu, Ahok sebagai Gubernur tidak tepat berkentar mengenai hasil temuan BPK. Ia mengingatkan seorang pemimpin tidak boleh merasa benar sendiri dan antikritik.

"Temuan BPK itu harus dihormati. Karena itu auditor negara. Enggak usah koar-koarlah. Nanti malah sebaliknya, pyblik nganggap Ahoknya yang ngaco," imbuhnya.

Ia pun membantah kasus RS. Sumber Waras dijadikan bahan untuk menyerang Ahok menjelang Pilkada DKI Jakarta.

"Tidak lah, harus dipisahkan temuan BPK. BPK bukan institusi politik, dia auditor negara. Jadi harus dipisahkan tugas ‎auditor negara dan tugas politik, BPK tidak berpolitik," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Tiba di KPK, Ahok terlihat membawa dokumen untuk kepentingan pemeriksaan tersebut.

Mengenai dokumen tersebut, Ahok mengatakan tidak ada yang baru karena itu sesuai dengan laporan yang disampaikan saat dirinya dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, beberapa waktu lalu."Persis seperti yang kita bawa untuk BPK, BPK ya semua, semua yang kita pernah bawa ke BPK kan BPK sudah pernah melakukan audit investigasi. Itu saja," kata Ahok di KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Ahok mengaku tidak sabar menunggu dirinya dimintai keterangan terkait laporan audit investigasi dari BPK.

Pasalnya, dalam audit tersebut BPK menyebutkan menemukan enam indikasi pelanggaran yang dilakukan dan diduga menyebabkan keuangan negara dirugikan.

"Makanya itu kan audit BPK dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata dia