Ketua YPKP 65: Sangat Aneh Ormas Agama Menyerang Kami
Ia mengakui yang dilakukan YPKP 65 sudah sangat hati-hati.
Penulis: Yurike Budiman
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sehubungan dengan aksi penyerangan oleh FPI, Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Masyarakat Cianjur terhadap Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, pada Kamis (14/4/2016), LBH gelar jumpa pers bersama YPKP pada Jumat (15/4/2016).
Berlokasi di kantor LBH, Jl. Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, Ketua YPKP 65, Bedjo Untung menceritakan kronologis peristiwa pembubaran pertemuan yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya.
"Kami dari jauh hari sudah melakukan lobby pada pemilik wisma Coolibah, Cianjur. Bu Vera (pemilik) bilang tidak usah pakai izin dan YPKP sudah berulang kali menggunakan tempat itu. Ini sangat aneh ada ormas agama yang menyerang kami, padahal kami melakukan pertemuan tidak ada hubungannya dengan agama apapun," ujar Bedjo.
Ia mengakui yang dilakukan YPKP 65 sudah sangat hati-hati.
"Kami sudah sangat berhati-hati, dengan pengalaman pembubaran di Salatiga pada 2013 dengan modus operandi yang sama. Padahal kami sudah resmi diterima Kapolsek Pacek, Cipanas dan mereka menjamin keamanan. Saya datangi jam 8 malam sebelum pertemuan," ujarnya.
Bedjo mengatakan tujuannya mengadakan pertemuan dengan para anggota YPKP 65 ialah berwisata untuk temu kangen dari teman-teman yang berasal di luar daerah.
"Kami akan adakan wisata temu kangen dan kedua merancang satu sikap bersama di dalam menghadapi simposium yang akan diadakan oleh Menkopolhukan di Hotel Arya Duta pada 18-19 April nanti," tuturnya.
Sebelumnya, pertemuan anggota YPKP 65 yang direncanakan di wisma Coolibah, Cimacan, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis (14/4/2016) kemarin dibubarkan oleh ribuan massa dari FPI dan Pemuda Pancasila.
Acara ini merupakan dialog awal antara pemerintah dan korban dengan melibatkan semua pihak yang peduli untuk merumuskan pokok pikiran menuju terjadinya rekonsiliasi nasional yang digagas pemerintah melalui Menkopolhukam dan Watimpres.