TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Luar Batang resah dengan penertiban yang dilangsungkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mereka mendatangi Gedung DPRD DKI untuk menyampaikan tuntutan agar penertiban dihentikan sementara.

Belasan warga didampingi aktivis Ratna Sarumpaet serta Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI).

Ratna mengatakan dari 500 kepala keluarga (KK), baru sekitar 100 KK yang mau untuk direlokasi ke rumah susun sederhana sewa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Warga, Ratna, dan HAMI diterima oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Petra Lumbun, anggota Inggard Joshua, Syarif, dan anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI Yuke Yurike.

"Di Kampung Akuarium, kawasan Luar Batang bari 100 KK yang menerima kunci Rusunawa. Kebanyakan mereka yang terima kunci adalah warga pengontrak. Sisanya, mereka memang belum punya sertifikat, tapi punya bangunan dan bayar Pajak Bumi dan Bangunan," ujar Ratna di lantai sepuluh Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).

Terdapat 385 KK yang masih belum menerima kunci Rusunawa.

Keterangan dari Ratna, warga telah menempati hunian mereka puluhan tahun secara turun temurun.

Warga Akuarium dan Pasar Ikan, Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, menolak disebut menempati hunian liar karena membayar PBB.

Ratna menyampaikan kepada Prasetio agar warga mendapatkan hak-hak mereka.

Andai direlokasi karena terkena dampak revitalisasi, warga berhak untuk mendapatkan hunian yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal sebelumnya.

Dia juga meminta agar Pemerintah tidak menganggap warga adalah barang. Yang bisa seenaknya dipindahkan tanpa dilakukan sosialisasi.

"Diajak bicara dong rakyat ini. Saya melihat (penertiban) ini lebih dari semena-mena, ada kejahatan kekuasaan. (pemerintah) bukan hanya melihat rakyat itu layaknya musuh. Kalau kita tidak tersinggung saya angkat taman. Karena mereka saudara sebangsa," ucap Ratna secara lantang, yang terdengar parau, matanya berkaca-kaca.