TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding aksi demonstrasi yang dilakukan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) tidak murni untuk membela nelayan.

Ahok menyatakan bahwa saat DKI dipimpin Fauzi Bowo sudah memberikan izin reklamasi lebih dahulu.

Namun tidak ada yang melangsungkan aksi demonstrasi.

"Foke (Fauzi Bowo) kasih izin. Udah dikerjakan. Ada tidak yang protes reklamasi di berita-berita? Cek aja," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).

Ahok menuding aksi demonstrasi yang mengatasnamakan nasib nelayan berhubungan dengan DPRD DKI Jakarta.

Bahkan disebutnya aksi penolakan reklamasi untuk mendesak pengembang reklamasi untuk tujuan tertentu.

"Aneh, kenapa reklamasi pulau lain mereka tidak pernah nyerang, hanya nyerang Agung Sedayu dan Podomoro. Pada saat yang sama DPRD ketangkap minta duit melulu ke Podomoro. Saya juga bingung," kata dia.

Sebelumnya Nelayan Teluk Jakarta menyampaikan keluhan mereka langsung di kantor Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Sepuluh nelayan menyambangi Balai Kota.

Lima di antaranya diterima oleh pihak Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mereka membawa dua boks styrofoam dilapisi plastik hitam berisikan puluhan ikan.

Tercium bau amis begitu para nelayan menunjukan ikan tersebut.

Lima nelayan itu berteriak di pelataran Balai Kota.

"Tolak reklamasi! Hidup nelayan!" teriak mereka lalu berjalan menuju ruang crisis centre Satpol PP.

Nelayan juga membentangkan styrofoam yang bertuliskan 'KNT Membuktikan Kepada Ahok Hasil Tangkap dari Pesisir Teluk Jakarta'.

Mereka ingin membuktikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa di Teluk Jakarta masih ada ikan yang dapat dipancing.

Sayangnya ikan-ikan itu mulai berkurang, karena reklamasi yang dilakukan di sekitar lautan Teluk Jakarta.

"Saya ingin buktikan, Pak Gubernur, jangan dengar dari orang dekat. Tapi lihat langsung. Ini jeritan nelayan. Ini ikan langsung dari Teluk Jakarta. Saya generasi ketiga di Muara Angke," ujar Saefudin nelayan dari Muara Angke, Selasa (19/4/2016).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki Pulau G atau pulau hasil reklamasi yang dilakukan PT Muara Wisesa disebut bodong.
Ahok diminta untuk mencabut izin reklamasi.

"Kami ingin Pak Gubernur cabut izin reklamasi. Yang bisa hentikan reklamasi itu Pak Gubernur," imbuh dia.