TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyebut keputusan Rustam Effendi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jakarta Utara merupakan pemberontakan secara moral.

"Hampir dapat dipastikan mundurkanya Rustam akibat tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pak Ahok kemarin itu," ujar Inggard saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).

Inggard menuturkan, Rustam mundur karena adanya tekanan dalam bekerja terutama dari atasannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok menyebut Rustam tidak mau memberikan surat peringatan (SP) satu kepada warga Kalijodo, kemudian saat menggusur warga Pasar Ikan, Rustam juga menolak membongkar dengan alasan adanya tanah orang disana.

Rustam mengundurkan diri dengan alasan kinerja yang dinilai tidak baik oleh atasannya.

Terutama saat rapat penanggulangan banjir pada Jumat pekan lalu.

"Ini sudah akumulasi, dan saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Rustam. Daripada dia tertekan bekerja nanti ke depannya," tutup Inggard.

Pada rapat penanggulangan banjir Ahok geram karena Rustam tidak melakukan penertiban hunian yang ada di bawah kolong tol, di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Pasalnya hunian warga kolong tol itu menyebabkan aliran air menuju hilir terhambat atau telah terjadi bottleneck.

Ahok sudah perintahkan Rustam sejak 2015 agar normalisasi aliran tersebut segera dilakukan.

"Kalau ada warga disitu dipindahin dong apa susahnya sih, kenapa Bapak enggak jalan?" ujar Ahok saat rapat penanggulangan banjir di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).