TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PAN, Ahmad Yohan‎ mengatakan, mundurnya Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi akibat tudingan politik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, adalah bukti kepanikan Ahok terhadap kondisi politik di Jakarta yang perlahan-lahan mulai menekannya.

Menurutnya, Ahok seperti membabi buta, menyeruduk siapapun yang ada di depannya.

Ahok tidak saja menciptakan iklim politik di Jakarta yang keruh, tapi juga telah menciptakan destabilisasi dalam iklim birokrasi pemerintahan di Pemda DKI Jakarta.

"Sikap Ahok memfitnah walikotanya sendiri, telah menciptakan blok-blok konflik yang rentan berakibat pada destabilisasi di tubuh birokrasi Pemda DKI," kata Yohan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2016).

Yohan menilai, kalau Ahok 'ingin sekali' mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, sebaiknya mundur dari jabatannya saat ini, daripada merusak iklim pemerintahan DKI.

Dikatakannya, tudingan politik oleh Ahok yang dialamatkan pada Wali Kota Jakarta Utara, bahwa wali kota tersebut berpihak pada Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu kontestan Pilgub DKI dalam penanganan banjir di Jakarta Utara, adalah bukti kepanikan Ahok atas kegagalannya memitigasi banjir Jakarta.

"Sebenarnya Ahok mulai paranoid dengan kondisi politik yang ada di sekitarnya," ujarnya.

Kompensasi dari rasa takut atau paranoid itu lanjut Yohan, acap kali dilakukan Ahok dengan menyalahkan siapa pun yang ada di depan matanya.

Mulai dari menyalahkan BPK dalam hasil audit rumah Sakit Sumber Waras, menyalahkan Menteri Susi Pudjiastuti, dalam kasus pembajakan kewenangan reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta, menyalahkan Kemendagri terkait serapan APBD DKI 0 persen pada kuartal I 2016, hingga menyalahkan Wali Kota Jakarta Utara dalam kejadian terendamnya Jakarta Utara akibat banjir beberapa waktu lalu.

"Ini sikap kekanak-kanakan yang ditunjukkan Ahok," tuturnya.

Menurut Yohan, Jakarta Utara itu bukan daerah otonom sebagaimana daerah-daerah lain di luar DKI Jakarta.

Jakarta Utara itu wilayah administratif yang berada di bawah perintah langsung Gubernur Jakarta.

Walikota Jakarta Utara itu cuma pejabat administratif, yang buat kebijakan mitigasi banjir itu Gubernur.

Jadi tidak benar bila Ahok serta-merta menyalahkan Wali Kota Jakarta Utara dalam kejadian banjir kemarin, karena kelembagaan pemerintahan Jakarta Utara berada dalam perintah atau instruksi langsung Ahok sebagai gubernur.

"Apalagi melakukan tudingan politik yang tidak mendasar terhadap bawahannya itu. Ahok terkesan ingin dilihat bersih tanpa dosa, lantas menyalahkan bawahan. Hal hal itu acap kali dipertontonkan Ahok di ruang publik. Ini menunjukan Ahok tidak beradab dalam praktek pemerintahan dan politik," ucapnya.

Idealnya menurut Yohan, di tengah melunjaknya temperatur politik pilkada DKI Jakarta ini, Ahok justru harus menunjukkan sikap politik yang cerdas, bermartabat dan mendidik publik.

Tidak gelisah, panik dan grasak-grusuk dalam menyikapi keadaan.

"Dalam kasus Sumber Waras, Reklamasi teluk Jakarta, serapan APBD 0 persen, hingga banjir yang menggenangi Jakarta beberapa waktu lalu, mestinya disikapi Ahok secara objektif. Bukan sebaliknya seperti saat ini, menjadikan bawahan sebagai deterjen untuk membersihkan dirinya serta mengatrol citra politik murahan," tuturnya.