TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik percaloan ternyata masih belum benar-benar hilang dari Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Hal itu terjadi di Kantor Samsat Jakarta Timur.

Dengan menawarkan jasa pengurusan lebih cepat, oknum calo beraksi. Kebanyakan memang berada di luar Kantor Samsat Jakarta Timur.

Namun, ada pula yang berada di dalam, mencari para pengurus STNK yang butuh jasa instan. Modusnya dengan menghampiri dan menawari perpanjangan STNK.

"Mau perpanjang STNK, sini sama saya enggak lama," bujuk seorang calo di Samsat Jakarta Timur, Sabtu (30/4/2016).

Calo tersebut mengatakan, dengan menggunakan jasanya semua urusan rampung dalam 30 menit.

Sementara, jika mengurus sendiri butuh waktu lebih dari satu jam untuk antre.

"Saya kenal sama orang dalam, kalau mau perpanjang sini, Rp 30.000 aja, enggak dimahalin itu. Catat nomor handphone saya kalau enggak percaya," tawar calo perempuan paruh baya itu.

Praktik percaloan yang masih terjadi di Samsat ini juga disaksikan oleh Sunarto (45).

Pria yang hendak mengurus perpanjangan STNK lima tahunan itu kecewa karena melihat calo bisa dengan mudah mengurus berkas dan mengambilnya dengan cepat.

Padahal, ia dan warga lainnya mesti antre.

Praktik ini justru merugikan karena menyebabkan mereka yang melalui prosedur mengantre justru selesai belakangan atau lebih lama.

"Ada saya lihat sampai nyusupin berkas mungkin sampai lima berkas. Terus nanti enggak lama datang ambil lagi. Padahal dia enggak ikut antre, enggak dipanggil. Ini yang menurut saya yang juga bikin lama, kalau calonya dibasmi bisa lebih cepat," ujar Sunarto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar kualitas pelayanan publik ditingkatkan.

Presiden tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar (pungli).

"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016).

"Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang. Kemudian, praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang," kata dia.

Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik.

Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.(Robertus Belarminus)