Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menteri Susi Menilai Pulau Reklamasi Menutup Jalur Nelayan

Tidak ada jarak pemisah antara Pulau C dan D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Menteri Susi Menilai Pulau Reklamasi Menutup Jalur Nelayan
Tribunnews.com/Dennis Destryawan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan sejumlah menteri meninjau proyek reklamasi pantai Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak ada jarak pemisah antara Pulau C dan D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Ini yang dinilai menyulitkan nelayan dalam mencari ikan.

Selain itu, PT. Kapuk Naga Indah mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan reklamasi memang hal yang lumrah dilakukan di pelbagai negara untuk memperluas daratan.

Namun tidak boleh mengabaikan dampaknya.

Satu diantaranya degradasi lingkungan atau dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan, dalam hal ini reklamasi.

"Kalau untuk komersil, tetap tidak mengabaikan dampak degradasi lingkungan. Terutama arus laut, kehidupan biota laut, dan variasi ekosistem," ujar Susi di tengah peninjauan di Pulau C dan D, Rabu (4/5/2016).

Berita Rekomendasi

Susi menyatakan harus ada jarak pemisah antara Pulau C dan D.

Pemisahnya berkisar 300 meter. Sesuai dengan Amdal yang ada.

Pasalnya jarak itu agar tidak mengganggu nelayan sekitar untuk mencari ikan.

"Yang terjadi pulau-pulau tidak berupa pulau, tapi sudah menyatu daratan. Bukan pembuatan pulau, tapi penambahan pulau," sesal Susi.

Selain jarak antar Pulau, seharusnya ada jarak antara daratan ke Pulau. Berkisar 300 meter.


Pantauan Tribunnews.com, jarak antara Pantai Indah Kapuk dengan Pulau D tidak sampai 300 meter.

"Pulau C dan D harusnya ada jarak 300 meter, dari pulau reklamasi ke darat 300 meter. Itu agar tidak mengganggu arus laut, untuk memastikeun jalannya arus air tidak terganggu," ucap Susi.

Karenanya untuk menghindari terjadi gangguan lingkungan untuk alam mau pun para pemangku kepentingan, pemerintah akan melakukan pengoreksian.

"Supaya didapatkan pembetulan, reklamasi tidak menimbulkan dampak-dampak negatif. Intinya kita akan mengoresi. Negara punya aturan kita harus mengatur sesuai peruntukan," tegas Susi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas