Pembubaran Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jogja, Bukti Polisi Tak Paham UU Kepolisian
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam pembubaran Hari Kekebasan Pers Sedunia di Jogja. Bukti polisi tak paham UU Kepolisian.
Editor: Agung Budi Santoso
TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang membubarkan acara perayaan World Press Freedom Day 2016 di Sekretariat AJI Yogyakarta, Senin malam 3 Mei 2016.
Menurut AJI Jakarta, pembubaran tersebut menunjukan Kepolisian tidak memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kepolisian.
Padahal, menurut AJI Jakarta, kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat dijamin oleh undang-undang.
“Polisi tidak menegakkan hukum tapi justru tunduk kepada kelompok intoleran dan antikebebasan. Tindakan polisi tidak bisa dibiarkan. Polisi gagal menciptakan rasa aman di Yogyakarta,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim di Jakarta 4 Rabu 2016.
Alih-alih menjamin hak konstitusi warga negara untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi, Kepolisian justru "tunduk dan patuh" pada sikap arogan serta intimidatif sekelompok organisasi masyarakarat yang antikebebasan.
Acara tersebut rencananya diisi dengan pentas musik dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta karya Rahung Nasution.
Pagi hari sebelum acara, AJI Yogyakarta telah mengirim surat undangan ke Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Brigadir Jenderal Prasta Wahyu Hidayat dan Kepala Resor Kota Yogyakarta untuk menghadiri acara tersebut.
Sorenya sejumlah polisi mendatangi Sekretariat AJI Yogyakarta dan mereka menanyakan izin acara.
Polisi menyatakan ada sejumlah kelompok yang tidak setuju dengan pemutaran film tersebut.
Singkat cerita, acara tersebut malam itu dibubarkan oleh Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta Komisaris Sigit Haryadi atas perintah Kapolda DIY.
Puluhan massa yang berseragam FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI Polri) juga mengintimidasi panitia dan mendesak pembubaran acara.
Panitia dipaksa membatalkan pemutaran film walau seratusan jurnalis dan aktivis telah siap untuk menonton. Acara diakhiri dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Darah Juang.
Ini bukan kasus yang pertama terkait dengan film tersebut.
Pada 16 Maret 2016 lalu, Kepolisian Sektor Menteng Jakarta juga mendesak panitia membatalkan pemutaran perdana Pulau Buru Tanah Air Beta di Pusat Kebudayan Jerman Goethe-Institute Jakarta.
