TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tertawa mengetahui dituntut oleh massa anti-Ahok untuk turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Massa anti-Ahok mendesak DPRD DKI Jakarta menerapkan pelaksanaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Ahok.

"Kalau sekarang mau HMP suruh gue turun (dari gubernur), keburu pemilihan (Pilkada) lagi," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (20/5/2016).

Massa yang datang dari Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), dan Laskar Luar Batang melakukan aksinya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Mereka bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan mendesak pelaksanaan HMP terhadap Ahok.

Seusai pertemuan, massa menyebut Taufik sudah berjanji menindaklanjuti tuntutan ini.

Taufik mengaku akan berkomunikasi dengan pimpinan fraksi partai lain mengenai adanya permintaan melanjutkan HMP dari warga.

"Kami akan komunikasikan dulu, perwakilan Golkar, Gerindra kan sudah mau tadi di pertemuan. Ya sudah, tinggal fraksi partai lain yang harus dikomunikasikan," kata Taufik.

Massa mendesak HMP karena beberapa kebijakan Ahok dinilai melanggar undang-undang, seperti penggusuran permukiman warga di Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium.

Kemudian juga mengenai rendahnya serapan APBD tahun 2014-2015 serta pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Setelah beraksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, mereka melanjutkan aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sana, mereka merusak halte bus transjakarta Kuningan Madya dengan memecahkan kacanya. Aparat kepolisian membubarkan aksi mereka dengan menembakkan gas air mata.

Kurnia Sari Aziza/Kompas.com