TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022, Abraham Lunggana alias Haji  Lulung, mengikuti tes interview  di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parta Demokrat, Jalan Pemuda Raya nomor 271, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (21/5/2016).

Lulung menyempatkan diri berpesan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak memiskinkan warga Jakarta yang sudah miskin.

"Pemerintah jangan menjadikan orang miskin menjadi tambah miskin," ucap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Maksud memiskinkan orang miskin, diakui Lulung menyinggung pemerintah yang melakukan penertiban hunian dengan semena-mena.

"Ini kritik terhadap penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat yang menempati lahan negara. Saya tidak ingin lagi, yang namanya penertiban tanpa konsep penataan. Justru, kita seharusnya meningkatkan taraf kemiskinan menjadi tidak miskin lagi," jelasnya.

Menurut Lulung, masyarakat sudah menilai dan banyak kecewa apabila pemerintah tak mendengar keluhan warganya.

"Seharusnya Gubernur atau Wakil Gubernur yang notabene dipilih oleh rakyat, tidak menyakiti masyarakat. Perlu ada komunikasi yang baik. Pemprov ini tak ada konsep penataan dalam penertiban. Jangan orang ditertibkan, digusur, ditaruh di suatu tempat, masyarakat luar disana enggak ngerti cuma lihat, 'oh bagus rusunawa'. Isinya? Belum tentu kan? Ada enggak masalah fasilitasnya? Sudah dipenuhi belum," papar Lulung.

Salah satu masalah yang disoroti Lulung perihal pelayanan dan biaya sewa rusun. Penggratisan selama tiga bulan dinilai menambah miskin masyarakat.

"Saya akan menggratiskan rusun apabila saya terpilih menjadi Gubernur. Berapa sih biaya bangun rusunawa? Cuma kesejahteraan masyarakat itu, harus dibangun dalam rangka rasa memiliki tadi. Jangan buang kotoran sembarangan. Itu dalam rangka ketertiban dan kenyamanan lingkungan," ujarnya.

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan