TRIBUNNEWS.COM,   JAKARTA - Tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terintergrasi dengan stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) di beberapa wilayah Jakarta masih terputus. Padahal, masyarakat membutuhkan JPO itu untuk menyeberang jalanan raya.

Kepala Bidang Management Rekaya Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Priyanto mengatakan ada 3 JPO yang sudah diprogramkan untuk disambungkan. Ketiga JPO itu berada di Stasiun Kereta Api Tanjung Barat dan Lenteng Agung di Jakarta Selatan, serta Stasiun Buaran di Jakarta Timur.

Program penyambungan JPO itu masih terkendala izin dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI. Oleh sebab itu, pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta telah memberikan surat kepada Ditjen Perekeretaapian RI untuk melanjutkan pembangunan JPO yang terputus itu.

"Kami perlu programkan untuk melakukan penyambungan dan sudah kami suratin Ditjen Perkeretaapian," kata Priyanto saat dihubungi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (26/5).

Namun, kata dia, belum ada tanggapan dari Ditjen Perekeretaapian Kementerian Perhubungan. "Belum ada balasan surat dari Ditjen Perekeretaapian. Karena memang izin berada disana," ucap Priyanto.

Menurutnya, pembangunan penyambungan JPO sangatlah penting. Tiga JPO itu terpisah antara sisi kanan dan kirinya. "JPO itu terpisah dan belum nyambung karena terpisah ruang lalu lintas rel," ucapnya.

Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan, Christanto mengatakan masyarakat harus masuk stasiun untuk menaiki JPO di Tanjung Barat dan Lenteng Agung. Pasalnya, JPO itu belum tersambung.

"Soal JPO belum nyambung dan warga harus masuk Stasiun Kereta Api dulu kalau memang mau melintasi jalan raya dengan JPO," kata Christanto.

Harus Bayar Rp 2.000

Akibat terputusnya JPO, seperti terlihat di Stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis, warga yang ingin menyeberang harus masuk stasiun. Alhasil, warga harus merogoh kocek sebesar Rp 2.000 setiap masuk stasiun. Belum, tambahan Rp 10.000 untuk kartu Tiket Harian Berbayar Rp 10.000 yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dan uangnya dikembalikan.

Nani (26), warga Tanjung Barat mengatakan fasilitas umum seharusnya gratis bagi warga.

Selama ini, warga harus melintasi rel kereta api dan jalanan raya untuk melintas. Hal itu sangatlah berbahaya bagi masyarakat. Hal inilah yang kemudian memaksa pejalan kaki untuk membeli tiket multi trip layaknya pengguna KRL agar bisa masuk ke pintu stasiun berikutnya. Setelah itu barulah warga dapat menyebrang ke JPO yang ada di seberangnya.

"Kami harus masuk ke Stasiun dulu dan membeli kartu THB sebesar Rp 12.000. Kemudian, keluar kami kembalikan kartu dan dikembalikan uang Rp 10.000. Jadi untuk lewat JPO harus bayar Rp 2.000," kata perempuan itu.

Karyawati perusahaan swasta itu mengaku JPO sangatlah membantu masyarakat. Sehingga, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Masa buat masyarakat jalan harus bayar sih. Ini pemerintah bagaimana sih ?" keluhnya.