Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dianggap terlalu berlebihan dalam merespon keluhan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

RT/RW protes setelah ada kewajiban lapor kinerja mereka melalui aplikasi Jakarta Smart City, Qlue.

Sekretaris Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan Ahok salah mengira bila pengurus RT/RW akan memboikot atau menyatakan sikap untuk tidak memilih Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

"Saya bilang gubernur itu lebay dalam menanggapi letupan emosi mereka. Tidak ada boikot, mereka cuma mau mundur dari pengurus RT/RW kalau SK gubernur tersebut tidak dicabut, lalu muncul boikot," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).

Syarif mengungkapkan pengurus RT/RW mengancam akan mundur dari tugasnya jika poin kewajiban lapor via Qlue tidak dihapus.

Hal itu diutarakan mereka saat Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta menerima puluhan pengurus RT/RW.

"Yang betul, mereka mengancam mundur dari pengurus RT/RW, dia mengumpulkan stempel. Jadi, Ahok itu narsis," jelas Syarif.

Syarif menyimpulkan pernyataan Ahok soal pengurus RT/RW telah menyakiti perasaan mereka.

Padahal, ancaman untuk mundur itu, dinilai Syarif sesungguhnya hanya sebatas dialog dan luapan emosi semata.

"Ahok melukai perasaan pengurus RT/RW se-DKI. Yang diinginkan oleh mereka itu bukan boikot, atau dimaknai oleh Ahok itu ‘Dia tidak milih saya (Ahok)’. Jadi, itu hanya dinamika saja dalam dialog kemudian timbul emosi, boikot," ucapnya.