Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tangerang dan warga kembali melakukan mediasi terkait rencana penataan pemukiman Dadap Kecamatan Kosambi, Tangerang, di kantor Ombudsman RI, Kamis (2/6/2016).

Dalam pertemuan tersebut, hadir Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih, pihak Pemkab Tangerang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Iskandar Mirsad bersama belasan warga yang ikut mediasi, melakukan rapat tertutup selama sekitar satu jam.

Usai pertemuan kepada wartawan, Ahmad Saragih mengatakan, pada intinya baik pemkab dan warga sepakat soal penataan.

"Bahwa penataan untuk warga juga perbedaanya terjadi pada teknis penataanya. Pemkab punya pra-masterplan, yang nanti diputuskan bersama warga. Itu dijelaskan tadi sifatnya perombakan penataan, tata letak dan sebagainya," kata Ahmad di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, warga juga ingin diakomodir lewat penataan tanpa perubahan tata letak. Maksudnya, jika penataan jadi dilakukan, hanya sebatas memperbaiki rumah yang dinilai belum baik.

"Sementara pemkab merasa kalau teknisnya hanya seperti itu, tidak menghasilkan perubahan yang signifikan untuk warga," katanya.

Untuk itu, setelah mendengar dua pihak yang duduk bersama, langkah Ombudsman selanjutnya ialah menyusun rekomendasi. Menurutnya, apa yang dikerjakan Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang.

"Itu yang saya suka bilang, pahit untuk semua pihak, apa boleh buat UU memerintahkan kami seperti itu, saya cuma melaksanakan UU. Pemkab melaksanakan UU dan warga juga punya hak yang dijamin UU," katanya.

Sementara itu Sekda Tangerang Iskandar menyebutkan, pihaknya akan mematuhi rekomendasi Ombudsman.

"Kami ingin membangun lingkungan asri, sehat dan cukup baik untuk warga. Kalau hanya ganti dinding, nanti ada yang iri. Sementara itu proses dua minggu ini kami patuhi," katanya.

Iskandar menjelaskan, dalam pra-masterplan yang telah dibuat Pemerintah Tangerang, bekerjasama dengan sejumlah lembaga dan kementerian bakal dilakukan pengembangan dan juga penataan lingkungan.

"Kami paparkan pra-masterplan mereka (warga dan Ombudsman) juga memberikan masukan. Kami sudah MoU dengan bandara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal pembangunan rusunawa dan penataan lingkungan, semua dijelaskan termasuk dokumen SK Bupati, Perda, semua telah disampaikan," katanya.

Ditempat yang sama Yunita, kuasa hukum warga menyebutkan, masyarakat sejatinya sepakat dengan adanya penataan. Namun yang menjadi permasalahan katanya adalah standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penataan. Menurutnya, opsi pemindahan jadi solusi terakhir.

"Kalau menurut warga, yang kumuh bisa ditingkatkan, jadi ngga perlu sampai dipindahkan, masalah metodenya aja penataan itu. Sebisa mungkin tidak ada pemindahan, prosedurnya pemindahan kalau ngga ada solusi terakhir, warga meyakinkan bisa tinggal disana selagi ditata. Jadi penataan bisa dilakukan," kata wanita yang juga pengacara publik LBH Jakarta itu.

Yunita mengungkapkan, warga masih yakin, situasi hidup ditempat yangs aat ini mereka tinggali masih baik. Meskipun harus ditata, namun bagaimana mengatur kesejahteraan warga juga harus diperhatikan.

"Silahkan beberapa titik yang ditata dengan dampak yang sangat minimal, intinya gitu aja. Selain itu kami sementara juga menunggu rekomendasi Ombubdsman," kata Yunita.