Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) curiga ada mafia tanah di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Ahok menduga adanya mafia tanah setelah ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015.

Dalam laporan itu, BPK menyoroti pembukaan rekening empat suku dinas di Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang dianggap tidak wajar.

"Kita lagi periksa. Kalau memang (ada penyelewengan) kita lapor ke polisi supaya ambil tindakan. Berarti ini ada unsur pidana," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Ahok curiga ada mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat, termasuk dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

"Bisa jadi ada mafia nih. Saya kan tidak mungkin mengontrol niat jahat orang. Sama kayak negara ada polisi, jaksa, tentara tapi tetap saja, kayak teroris kan bisa juga terjadi kan. Ini sama saja. udah diingetin-ingetin masih terus aja main," ucapnya.

Menurut BPK, empat Suku Dinas (Sudin) itu berada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Keempatnya mengajukan pembukaan rekening baru kepada Bank DKI di masing-masing wilayah Kota Administrasi dengan melampirkan Pergub Nomor 232 Tahun 2014 pada Januari 2015.

Dalam laporannya, BPK menyebut rekening baru yang dibuka belum didukung dengan Surat Izin Pembukaan dari Gubernur DKI.