TRIBUNNEWS.COM – Qatar tidak meminta Hamas meninggalkan Doha, atau menyatakan bahwa mereka tidak lagi diterima di sana, lapor Al-Araby Al-Jadeed, situs web berbahasa Arab milik The New Arab, pada Sabtu (9/11/2024).

Tiga pejabat Hamas secara terpisah mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed bahwa laporan tersebut tidak benar.

Kantor berita Kan milik Israel sebelumnya melaporkan bahwa Hamas diberi tahu oleh pihak Doha mengenai hal itu "dalam beberapa hari terakhir."

Pada Jumat (8/11/2024), Reuters mengutip pernyataan seorang pejabat pemerintah AS yang mengatakan bahwa Washington telah memberi tahu Doha bahwa kehadiran Hamas di Qatar tidak lagi dapat diterima.

Seorang pemimpin senior Hamas membantah laporan tersebut dalam pernyataan kepada Al-Araby Al-Jadeed.

Ia menyebut laporan itu hanya upaya untuk menabur perselisihan.

Pejabat Hamas tersebut menambahkan bahwa Qatar terus memberikan dukungan signifikan bagi perjuangan Palestina dan upaya bantuan di Gaza.

Sumber lain di Doha, yang berbicara kepada media yang sama, menyebut laporan itu sebagai berita palsu yang bertujuan untuk membingungkan dan menutupi kejahatan pendudukan Israel.

Pejabat ketiga, yang berbicara dari Turki, juga membantah klaim tersebut.

Ia menyatakan bahwa kabar semacam ini sering muncul dari waktu ke waktu untuk tujuan internal Israel sebagai cara mengalihkan perhatian dari masalah domestik.

Pada awal minggu ini, sejumlah anggota parlemen AS dilaporkan memberi tekanan kepada Qatar agar mengusir Hamas.

Baca juga: Respons Hamas Atas Pengusiran Qatar, Rupanya Doha Ngambek Soal Perundingan Gencatan Senjata

Senator Republik Roger Wicker dan Jim Risch, anggota senior Komite Angkatan Bersenjata dan Urusan Luar Negeri Senat, menulis surat kepada pemerintahan Biden pada Senin (4/11/2024), mendesak Qatar mengambil tindakan terhadap Hamas, termasuk membekukan aset dan menyerahkan pejabat tinggi Hamas yang tinggal di negara tersebut.

Para senator itu menyerukan agar diberikan konsekuensi diplomatik yang berat terhadap Qatar jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Qatar telah menjadi tuan rumah bagi para pemimpin politik Hamas sejak 2012, ketika kelompok itu meninggalkan Suriah setelah pecahnya perang saudara di negara tersebut.