Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Ada Makam Tanpa Jasad, Ahok Mau Copot Semua Pegawai Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hendak merombak jajaran di Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Ada Makam Tanpa Jasad, Ahok Mau Copot Semua Pegawai Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Harian Warta Kota/henry lopulalan
PEMAKAMAN GRATIS - Liburan pilkada dipakai oleh penjiarah untuk mendatangi makam kerabatnya di Pemakaman Karet Bivak, Tanahabang, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015). Warga DKI yang tidak mampu mulai 2016 biaya pemakaman yang termasuk perawatan jenasah, ambulan, pengeras suara dan kebutuan lainnya di tanggung oleh pemprov DKI Jakarta. Warta Kota/henri lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hendak merombak jajaran di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Ahok kesal dengan adanya makam fiktif di beberapa Tempat Pemakaman Umum. Satu di antaranya di TPU Karet Bivak. Ditemukan makam dengan batu nisan tapi tidak ada jasad yang dikubur di dalamnya.

Ahok menengarai pengawasan di Dinas Pertamanan dan Pemakaman buruk. Dia hendak merombak jajaran pejabat di Dinas yang dikepalai Ratna Diah Kurniati.

"Kita mau copot kepala dinas juga, mau diganti dengan siapa? Kalau cuma ganti kepala dinas, yang bawahnya tidak diganti semua, tidak ada guna," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).

Permasalahan di Dinas Pertamanan dan Pemakaman selain makam fiktif, yakni pungutan liar pemakaman dan tidak direalisasikannya pembebasan. Kini, yang menjadi kendala Ahok untuk merombak struktur jabatan, tidak ada stok pejabat pengganti.

"Mau ganti, cuci gudang saja semua. Langsung dikeluarin, dibuang semua. Nah, ini mesti ngumpulin orang. Kalau tidak, ya tidak keburu. Masalahnya itu sekarang," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memetakan sistem pengawasan sehingga dapat mengetahui oknum yang melakukan pelanggaran administrasi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas