TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait suap pembahasan Raperda reklamasi pantai utara Jakarta.

Para anggota DPRD DKI yang diperiksa antara lain Judistira Hermawan, Abdul Ghoni, Bestari Barus dan Muhammad Guntur.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, mengatakan semuanya akan dimintai keterangannya untuk digunakan melengkapi berkas penyidikan tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

"Diperiksa sebagai saksi," kata Yuyuk, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Guntur yang berasal dari fraksi Partai Hanura mengatakan dia baru hari ini mendapatkan panggilan dari KPK. Guntur menanggap pemeriksannya hanya bersifat klarifikasi mengingat dirinya bukan anggota Badan Legislasi atau Panitia Khusus.

"Wait and see lah saya kan bukan di pansus, bukan di balegda. Mungkin hanya klarifikasi saja," kata Guntur di KPK.

Sekadar informasi, KPK menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan personal assistant di PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Trinanda adalah perantara Ariesman Widjaja dengan Sanusi. Trinanda dua kali memberikan uang masing-masing Rp 1 miliar kepada Sanusi.

Uang tersebut sebagai suap keperluan pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis kawasan pantai Jakarta.

Selain Sanusi, sejumlah anggota dewan diduga kuat menerima sejumlah gratifikasi dari para pengembang.