Kritik 'Wanita Emas' Atas Rencana Kebijakan Penerapan Sistem Lalu Lintas Ganjil-Genap
Selain itu, kata Hasnaeni, kebijakan ganjil-genap juga berpotensi memunculkan tindakan kejahatan berupa pemalsuan plat kendaraan bermotor.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat yang berniat menjadi calon gubernur DKI Jakarta Hasnaeni Moein mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta tentang pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap.
Menurut Hasnaeni, kebijakan itu tak akan jadi solusi dalam mengurai kemacetan di Jakarta.
"Ya menurut saya ganjil-genap belum efektif kalau diterapkan di Jakarta. Karena masih kebingungan polisi menjalankannya," kata Hasnaeni di Jakarta, Senin (20/6/2016).
Hasnaeni yang menyebut dirinya sebagai "Wanita Emas" itu memperkirakan ribuan kendaraan akan melintas di jalan yang diterapkan kebijakan ganjil-genap.
Banyaknya kendaraan itu ia yakini akan membuat personel kepolisian tak akan meksimal melakukan pengawasan dan penindakan.
Selain itu, kata Hasnaeni, kebijakan ganjil-genap juga berpotensi memunculkan tindakan kejahatan berupa pemalsuan plat kendaraan bermotor.
Menurut Hasnaeni, harusnya ada kebijakan pembenahan 11 item management traffic. Saat ditanyakan perihal solusi tersebut, Hasnaeni enggan menjawab.
"Nanti lah ketika saya jadi gubernur," kata Hasnaeni.
Pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem pelat ganjil-genap akan diberlakukan di empat jalan protokol di Jakarta, yakni Jalan MH Thamrin, Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, dan HR Rasuna Said.
Adapun Jalan MH Thamrin, Jenderal Sudirman, dan Gatot Subroto merupakan ruas jalan yang dulunya menjadi lokasi penerapan three in one.
Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan uji coba pemberlakuan kebijakan sistem pengendalian lalu lintas ganjil genap sebagai pengganti three in one.
Rencananya, uji coba dilaksanakan mulai Juli mendatang.
Kahfi Dirga Cahya/Kompas.com