DPRD Tuding Pengelolaan Aset Daerah Buruk, Ini Tanggapan Djarot
Kalau di internal pemerintah adalah masalah inventarisasi aset.
Penulis: Yurike Budiman
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang mengkritisi buruknya manajemen aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan masih sangat banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dikerjakan.
"Kalau di internal pemerintah adalah masalah inventarisasi aset. Kita ada program tahun ini, inventarisasi aset yang tidak bergerak. Tanah dan gedung harus tuntas lebih dahulu baru aset yang bergerak. Kalau tidak diinventarisasi dengan baik, maka bisa hilang," ujar Djarot, Rabu (22/6/2016).
Ia menekankan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tahun ini harus berkonsentrasi untuk inventarisasi aset yang tidak bergerak.
"Terutama tanah-tanah dan gedung-gedung milik pemerintah, itu harus rapi. Makanya ada e-aset, jadi rapi, sehingga masyarakat juga tahu dengan sistem Jakarta Smart City, ini asetnya Pemda, statusnya kayak gini, supaya nggak diserobot oleh siapapun juga," ujarnya.
Djarot juga mengakui salah satu pekerjaan paling besar yaitu terkait jeleknya trotoar di Jakarta.
"Pak Gubernur juga setuju, trotoar kita itu jelek, coba lihat. Kalau trotoar jelek, artinya kita nggak bisa menyediakan akses bagi para pejalan kaki, padahal ini penting. Orang akan senang jalan bila trotoarnya bagus, aman dan terang," ujarnya.
Menurutnya, penerangan di jalan-jalan dan taman juga menjadi bahan yang harus dikerjakan ke depan.
"Kita ingin Jakarta ini menjadi kota yang aman. Kalau mau aman ya harus terang, dong, terutama di daerah-daerah yang rawan. Masih banyak yang harus kita kerjakan," katanya.