Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hampir setiap tahun pasca hari raya lebaran, DKI Jakarta menjadi pusat urbanisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi warga pendatang baru akan mencapai 72.649 jiwa pada 2016.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menengarai tidak melarang warga daerah datang ke Jakarta asal memiliki keterampilan, sehingga tidak tingal di permukiman kumuh atau mendirikan bangunan di atas sungai.

"Kalau mereka tidak punya keterampilan maka meraka akan tinggal di jalan. Nempatin tanah negara, jangan sampai," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan, pada 2015 warga daerah yang datang ke Jakarta berjumlah 70.593. Setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Begitu juga diperkirakan untuk tahun ini, yang ditengarai akan meningkat berkisar 2.000 pendatang, "Mungkin bisa lebih. Ini Ibu Kota negara yang sekarang penuh sesak," kata mantan Wali Kota Blitar tersebut.

70 persen pendatang tidak lulus sekolah lanjutan tingkat atas. Para pendatang mencari kerja di sektor informal atau lingkungan usah tidak resmi; lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (wiraswasta).

"Mereka mencari kerja di sektor informal, kalau susah mereka akan menempati trotoar atau sungai, ini profilnya," jelas Djarot.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan Jakarta, merupakan kota yang terbuka bagi siapa saja.

Untuk itu, pihaknya hanya akan melakukan operasi Binduk, pada H+15 Lebaran mendatang yang dilakukan di lima wilayah dan satu kabupaten di Jakarta.

"Jakarta terbuka bagi para pendatang. Tapi nggak boleh tinggal di kawasan kumuh, jalur hijau, bantaran kali, dan daerah terlarang lainnya. Untuk itu Operasi binduk digelar sebagai antisipasi arus urbanisasi agar tertib administrasi," kata Edison.

Edison menjelaskan, sebelum melakukan operasi binduk, pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu ke wilayah dengan menurunkan petugas untuk mendata ke pihak RT/RW.

Selain itu, Pendataan akan dilakukan di tempat kedatangan seperti di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Dengan bermasa Posko Terpadu Departemen Perhubungan, untuk mendata berapa banyak arus balik dengan arus mudik.