Aktivis Prodem Heran, Ahok Masih Ngotot Reklamasi
Indonesia dianugerahi dengan wilayah laut yang luas namun masih banyak pulau yang justru kurang diperhatikan dan dimanfaatkan.
Penulis: Yurike Budiman
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dianugerahi dengan wilayah laut yang luas namun masih banyak pulau yang justru kurang diperhatikan dan dimanfaatkan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDEM) Andrianto dalam diskusi Skandal Reklamasi "Ahok Layak Untuk Tersangka" di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).
Berdasarkan Undang-Undang, kata Andrianto, reklamasi merupakan kewenangannya pemerintah pusat dan bukan lagi kewenangan daerah.
"Kenapa Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur masih ngotot, ada apa? Bahkan, beliau mempososikan sebagai lawyer Podomoro. Padahal, gubernur bagian dari pemerintah pusat di daerah, agak aneh kalau gubernur menentang pemerintah pusat," ujarnya.
Menurutnya proyek reklamasi lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya.
"Kami berani eksplorasi hukum. Reklamasi banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini menyangkut persoalan bisnis, tidak ada implikasi kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.
Ia melanjutkan, di balik reklamasi ada motif bisnis yang justru bisa menguntungkan pihak asing.
"Reklamasi ada motif bisnis, rakus menurut hemat kami. Kami tidak mengharapkan reklamasi berlanjut," tegasnya.
