TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP membantah survei yang menyebut simpatisan partai itu menginginkan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diusung kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Sebelumnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan simpatisan PDIP menginginkan Ahok diusung sebagai cagub PDI-P pada Pilkada DKI 2017.

Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada Juni 2016, sebanyak 25,6 persen responden yang mengaku memilih PDIP pada pemilu, mayoritas mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Hal itu dibantah Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang DH.

Data ini diperoleh dari hasil reses 28 anggota DPRD DKI PDIP yang turun ke daerah pemilihan (Dapil) pada masa reses, Juni 2016 lalu.

Berbanding terbalik dengan hasil survei, ucap Bambang, nyatanya banyak simpatisan PDIP yang tidak menginginkan Ahok memimpin kembali di periode 2017-2022.

Setidaknya, 80 persen warga serta anak ranting pengurus PDIP di seluruh Jakarta sudah tidak menghendaki Ahok kembali memimpin Ibu Kota Jakarta.

"Silakan aja wong itu survei. Pelajaran 2012, mana sih hasil lembaga survei yang tepat membidik Jokowi akan menang di Pilgub DKI?" ucap Bambang di rumah dinas Ketua DPRD DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/7/2016).

Survei memang instrumen berbasis ilmu pengetahuan yang relatif baik untuk menjadi acuan sebelum mengambil keputusan.

"Tapi itu bukan segala-galanya. karena variabel lain juga harus diperhatikan," tegas Bambang.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono, yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta PDIP membenarkannya.

Dia yang juga turun ke lapangan menyatakan, dititipi oleh partainya untuk melakukan pemetaan di Pilkada DKI.

Utamanya, menyerap aspirasi masyarakat.

"Rata-rata menghendaki tidak mendukung incumbent. Dapatnya dari mana? Dari setiap anggota yang turun melalui reses. Setiap anggota di enam wilayah Jakarta," tutup Gembong.