TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan koalisi kekeluargaan bahwa yang dibutuhkan bukan seberapa banyak anggota koalisinya.

Tapi siapa calonnya yang akan maju menantang petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

"Mereka jumlahnya besar kan, koalisi lawan Ahok, tapi nama penantangnya tak ada. Aneh saja, melawak," ujar Ray kepada Tribunnews.com, Kamis (11/8/2016).

Direktur LIMA mengingatkan kepada koalisi Kekeluargaan, bahwa Ahok butuh figur alternatif. Pun bukan partai alternatif.

Sebab, menurutnya, pilkada DKI bukan partai lawan partai tapi figur lawan figur. Pasalnya Partai tak dominan dalam Pilkada DKI 2017.

Pemilih Ahok itu, sejauh yang ada pada survey, dia mengutip adalah mereka yang milih PDI-Perjuangan pada Pemilu yang lalu dan sebagian kecilnya lagi yang milih Gerindra dan partai lain.

Jadi menurutnya, aneh kalau petinggi-petinggi partai di DKI masih saja berpikir untuk membesarkan partai dengan melupakan mencari figur alternatif.

"Selama mereka cara memandang, menghadapi dan memperlakukan pilkada DKI, maka selama itu pula mereka hanya mutar-mutar di tempat. Tapi mereka menganggap sedang menanjak. Perasaan yang sudah dibantah oleh berbagai temuan survey," ujarnya.

Nah, dengan mepetnya waktu, kata dia, sudah sepatutnya parpol-parpol yang belum jatuhakan putusan untuk segera mempatenkan pasangan calon alternatif lawan Ahok.

"Yang dibutuhkan kepastian lawan Ahok bukan koalisi gede-gedean," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai NasDem, Martin Manurung, menilai upaya tujuh partai politik menjalin koalisi besar demi menandingi Ahok dalam Pilkada DKI 2017 tidaklah efektif.

Pasalnya, Pilkada maupun Pilpres merupakan pemilihan orang atau figur, bukan pemilihan Partai seperti Pemilu Legislatif.

"Kita baru saja melihat pada Pemilihan Presiden, ketika Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang hanya berisi NasDem, PDIP, PKB dan Hanura yang mengusung Jokowi-JK, ternyata berhasil menggulung Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo-Hatta walaupun berisi enam Parpol," kata Martin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Menurut Martin, hal seperti itu sudah berkali-kali terjadi dalam pemilihan.

Pada Pilpres sebelumnya pun, koalisi besar yang dinamakan Koalisi Kebangsaan yang mengusung Megawati pernah dikalahkan oleh koalisi kecil yang mengusung SBY.

"Seharusnya, partai-partai politik sudah cukup belajar soal koalisi-koalisi ini. Bukan soal besar-kecilnya koalisi, tetapi ini soal pilihan rakyat pada figur yang diusung," kata Martin yang juga menjabat Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu.

"Kalau Parpol belum belajar dan sadar juga soal koalisi-koalisi ini, menurut saya kebangetan ya. Ini memang tandanya partai-partai politik masih bebal mendengar aspirasi masyarakat. Semakin jelas bahwa Parpol perlu melakukan koreksi diri," ujarnya.