TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah DKI Jakarta.

Setelah kamar rawan inap fiktif, kini ditemukan adanya calo nomor antrean.

Berdasarkan pengalaman pribadinya, Prasetio mengatakan sistem pelayanan di RSUD Jakarta buruk.

Setelah menemukan adanya kamar fiktif yang membuat kesulitan pemegang Kartu Indonesia Sehat, kini ditemukan adanya calo nomor antrean di rumah sakit.

"Terjadi kebobrokan di RSUD Jakarta. Baru rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto dua hari, ditemukan lagi adanya calo antrean," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).

Pada Rabu (24/8/2016), Prasetio baru melangsungkan rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan Jakarta, serta Komisi Perekonomian.

Dia menegur sistem pelayanan rumah sakit yang buruk. Tapi, dua hari berselang sudah ditemukan kembali permasalahaan di rumah sakit.

Seorang warga Eti Herlina (44) datang jam lima pagi ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat, hari ini.

Eti mengantar suaminya, Uhi Permana, yang mengidap penyakit kanker darah.

Begitu sampai, kondisi RSUD sepi. Namun, Eti terkejut, begitu tahu dapat nomor antrean yang ke-35.

"Saya kaget dapat nomor 35. Nomor 1 sampai 34nya ke mana? Ada calonya. Rp 50 ribu dapat nomor enam," ucap Warga Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat tersebut.

Atas kasus tersebut, Prasetio berjanji akan memanggil kembali Koesmedi.

Dia berharap tidak ada pembeda antara pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat dengan pasien umum

"Rapat Komis Perekonomian akan kita panggil. Konkritnya ke anggaran. KIS disubsidi oleh pemerintah," ucap Prasetio.

Permasalahan sistem pelayanan rumah sakit tidak hanya di Tarakan.

Anggota Komisi Pembangunan Syahrial menceritakan pengalamannya saat adikya sakit batu disaluran kencing.

Sang adik dirujuk ke RSUD Budhi Asih dan RSUD Duren Sawit.

"Di situ bertele-tele. Alasannya tidak ada tempat, wah macam-macam. Akhirnya dibawa ke Tarakan, itu juga setelah telepon Kadis Kesehatan. Itu karena laporan anggota dewan, kalau masyarakat biasa bagaimana? RSUD memang tidak ada kontrol calo," kata Syahrial.