TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Ratna Sarumpaet sering hadir di tengah-tengah masyarakat yang permukimannya akan ditertibkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ratna hadir sebagai pembela warga dan melawan rencana Pemprov DKI melakukan penertiban.

Ratna berdiri bersama-sama warga Pasar Ikan, Jakarta Utara, ketika kawasan tersebut akan ditertibkan.

Dia juga pernah membawa warga Pasar Ikan ke Gedung DPRD DKI dalam upaya  membatalkan rencana penertiban.

"Jika pemerintah ingin membuat kawasan itu rapi, ajaklah nelayan bersikap bersih. Sekarang mereka (nelayan) masuk perahu saja sudah diancam-ancam, warga berlindung di perahu tidak boleh menginjakkan kaki ke darat. Bilang sama Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) siapa dia? Jangan ancam-ancam, kita warga negara punya hak yang sama," kata Ratna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, pada Senin April 2016.

Kini, kawasan Pasar Ikan sudah dibongkar. Warga sempat bertahan selama beberapa bulan dan tinggal di puing-puing pembongkaran. Namun, kata Ahok, mereka kini malah bersurat kepada Pemprov DKI untuk segera melakukan sheetpile.

Sekarang, Ratna membela warga Rawajati, Jakarta Selatan. Permukiman liar di Rawajati berdiri di bantaran rel kereta api. Rencananya, Pemkot Jakarta Selatan akan membuat taman di sana.

Kemarin, kawasan Rawajati ditertibkan. Ratna lagi-lagi menjadi orang terdepan yang membela warga. Ratna dengan lantang meminta petugas Satpol PP tidak melakukan penertiban.

Ratna meminta petugas menunjukkan surat tugas dalam melakukan penertiban tersebut.

Ratna berorasi di hadapan petugas Satpol PP agar mengikuti prosedur dalam upaya penertiban, misalnya memberikan surat peringatan (SP) 1, 2, dan SP 3.

"Sebenarnya, kita mau membangun enggak sih? Mau Jakarta lebih bagus? Mau! Tetapi, ada cara yang sopan," kata Ratna.

Selain Ratna Sarumpaet, beberapa orang juga menjadi pembela warga yang akan ditertibkan Pemprov DKI.

Kebanyakan dari mereka adalah tokoh politik, misalnya pakar hukum tata negaraYusril Ihza Mahendra yang membela warga Luar Batang, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang membela warga Bukit Duri, ada juga anggota DPRD DKI Jakarta Syarif yang kemarin hadir di penertiban kawasan Rawajati.

Syarif juga pernah turun ke lokasi penertiban lain seperti Kampung Pulo dan Pasar Ikan. Di DPRD DKI, dia sering memfasilitasi pertemuan antara warga yang akan digusur dengan Pemprov DKI Jakarta.

Penertiban dipolitisasi?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memandang penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap dipolitisasi. Salah satunya penertiban di kawasanRawajati, Jakarta Selatan itu.

Pada penertiban permukiman liar di Rawajati Kamis pagi kemarin, Ratna Sarumpaet dan Syarif menyambangi kawasan tersebut.

Mereka menghadang Satpol PP dan mempertanyakan surat perintah penertiban.

"Biasa lah itu, itu kan dipolitisasi. Itu biasa," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun berpendapat demikian.

Menurut dia, orang-orang yang membela warga terdampak penertiban selalu itu-itu saja. Pemprov DKI pun tidak mau ambil pusing dengan kritik dari orang-orang itu.

Semua perlawanan dari aktivis dan politisi tidak membuat Pemprov DKI Jakarta menghentikan kegiatan penertiban. Bahkan,Pilkada DKI Jakarta 2017 pun tidak sanggup menghentikannya.