TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada pembiaran yang dilakukan Demokrat atas tindakan kadernya, Ruhut Sitompul.

Ruhut memilih sikap berseberangan dengan keputusan partai terkait Pilkada DKI Jakarta.

Ia menyatakan dukungan, bahkan masuk dalam tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Sementara, Demokrat bersama koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menurut Hendri, pembiaran oleh Demokrat terlihat dari belum adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap Ruhut.

Pembiaran ini, dinilainya bisa menimbulkan persepsi bahwa Ruhut ditugaskan oleh Demokrat untuk masuk dalam tim Ahok-Djarot.

"Bisa dicitrakan bahwa Ruhut memang ditugaskan Demokrat di Timses Ahok," ujar Hendri, ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (5/20/2015).

"Kalau didiamkan sama Demokrat kan wajar bila publik ada yang memandang begitu," lanjut dia.

Hendri mengatakan, Demokrat perlu mempertimbangkan sanksi bagi kader-kader yang membelot terhadap keputusan partai.

"Tapi yang harus dipertimbangkan Demokrat adalah sisi karisma partai di mata rakyat dan pemilihnya bila mendiamkan isu Ruhut ini. Karena bisa saja langkah Ruhut diikuti tokoh Demokrat lain di daerah selain Jakarta," kata Hendri.

Meski demikian, ia berpandangan, sanksi yang dijatuhkan jangan sampai berupa pemecatan.

Sanksi ini dinilainya akan menjadi bumerang bagi Demokrat dan justru menaikkan popularitas Ruhut.

"Minimal teguran keras. Tapi saya rasa tidak akan sampai ke pemecatan. Bila sekarang dipecat, maka nama Ruhut akan menjulang karena dianggap dizalimi," ujar Hendri.

Ia berpendapat, sanksi pemecatan bisa diberikan seusai Pilkada DKI Jakarta.

"Bila mau dipecat sebaiknya nanti saat kondisi politik lebih tenang dan adem," kata dia.

Penulis : Dimas Jarot Bayu