TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono membela bawahannya yang dituding Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bekerja tidak baik.

Heru mengatakan, bawahannya sudah menaati aturan dan semua prosedur dalam pencatatan aset. Heru membalas pernyataan Ahok.

Sebab, sebelumnya Ahok melontarkan kekesalannya ke jajaran BPKAD terkait belum dicatatkannya lahan milik PT Taman Kota di Jakarta Barat sebagai aset milik Pemprov DKI.

"Saya sebagai warga negara berhak membela anak buah saya kalau benar," ujar Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Heru beranggapan, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengembang yang ingin menyerahkan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasum fasos), di antaranya bukti kepemilikan lahan, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, peta bidang, ketetapan rencana kota, marga jalan, dan rencana jalan.

"Anak buah saya kan anak buah gubernur juga. Anak buah saya justru membela Pemprov. Saya sudah periksa anak buah saya, enggak salah dia," ujar Heru.

Heru menyatakan aset dicatat saat seluruh persyaratan belum terpenuhi justru akan membuat anak buahnya berpotensi terjerat kasus hukum di kemudian hari.

Untuk kasus lahan di Duri Selatan, Heru menyatakan bawahannya tidak pernah menjanjikan pengurusan pencatatan akan bisa selesai dalam satu tahun.

Heru sebut bawahannya justru mempertanyakan ke PT Taman Kota yang belum membereskan berbagai persyaratan yang diminta.

"Masa masih mau kami terima. Karena serah terima harus clean and clear," ucap Heru.