UMP DKI 2017 Diusulkan Rp 3,8 juta, Ini Penjelasan Gerakan Buruh Jakarta
Penetapan upah minimum tanpa adanya survei KHL adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Tayang:
Editor:
Yudie Thirzano
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ilma-Sani-Fitriana-Anak-Ahmad-Bahar_4.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pembangunan-jpo-stasiun-tanah-abang_20160922_224816.jpg)
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
(Ilustrasi) Pekerja menyelesaikan pengerjaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
"Informasi tersebut adalah kebohongan kolektif dari Pemerintah dan pengusaha, karena faktanya terbitnya PP 78/2015 tidak pernah melalui pembahasan di Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional," tulis Mirah dalam rilisnya.
Dalam aksinya kemarin , GBJ menuntut Gubernur DKI Jakarta memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ilustrasi-pernikahan-pria-dan-wanita.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Jalan-Amblas-di-Lenteng-Agung-Jakarta_20260529_151606.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Warga-selamatkan-barang-saat-kebakaran-permukiman-padat-Kemayoran-Gempol.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kebakaran-di-Jalan-Kemayoran-Gempol-Kebon-Kosong-Kemayoran.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/RUTE-BARU-TRANSJABODETABEK-2026.jpg)