TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  DPRD DKI Jakarta menuding anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan pelanggaran terkait kegiatan lelang barang dan jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

DPRD DKI menilai, lelang proyek pembangunan infrastruktur tersebut diketahui akan menjadi nomenklatur program di anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta 2017 mendatang dan sudah dimenangkan Badan Pelayanan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI.

Sebab, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, hingga saat ini belum ada pembahasan dari legislatif dan eksekutif untuk menyentuh Rancangan APBD DKI 2017.

"Saya bilang ini cara-cara nakal. Saya mau tahu maksudnya apa gitu lho. Main menangkan lelang, dibahas aja belum," ujar Taufik di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Dalam data yang diperolehnya, BPBJ DKI telah memenangkan beberapa penyelenggara proyek untuk mendukung pembangunan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Taufik membeberkan, hasil dari proyek serampangan tersebut bernilai hingga triliunan rupiah.

"Ada triliunan, yang saya coret aja itu ada Rp 4 triliun. Bagaimana pun (proyek) yang disahkan itu harus masuk dalam pembahasan Badan Anggaran dan diketuk dalam paripurna DPRD," ucap Taufik.

Taufik mendesak agar penegak hukum menelisik adanya dugaan main proyek yang dilakukan anak buah Ahok.

"Ini angkanya gede banget, saya kira sudah harus KPK dan Polri turun tangan," tutup Taufik.