Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anies: Ahok Tolak Realisasi KIP dan KJP Untuk Siswa

Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Anies: Ahok Tolak Realisasi KIP dan KJP Untuk Siswa
KOMPAS IMAGES
Anies Baswedan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Suasana kampanye Pilkada DKI Jakarta memanas. Kali ini sudah masuk ke area program. Yang menjadi topik perdebatan adalah penolakan DKI Jakarta terhadap Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Calon gubernur DKI Anies Baswedan merasa heran dengan Gubernur Jakarta non aktif yang juga cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menolak program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk direalisasikan ke Jakarta.

Padahal, menurut Anies, KIP merupakan program Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10) malam.

Ia mengatakan, penolakan ini berlangsung saat dia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saat masih menjabat menteri, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies.

Anies berjanji akan mengizinkan siswa mendapat KIP dan KJP jika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

BERITA TERKAIT

Pernyataan Anies tersebut rupanya mendapat reaksi dari Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia memastikan program KJP sudah sesuai kebutuhan masyarakat Jakarta.

Hal ini sesuai dengan kajian dari Bank Dunia (World Bank), sehingga tidak perlu menambahkan KIP untuk para peserta didik yang telah mendapatkan KJP.

"Jadi besaran KJP sudah sesuai mencukupi kebutuhan Jakarta sesuai kajian World Bank, kalau didobel KIP jadi berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan. Jadi lebih baik KIP disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok saat dihubungi, Minggu (30/10).

Dia menjelaskan, dengan azas keadilan maka penerima KJP tidak diperkenankan menggunakan KIP. Menurutnya, program KIP bisa dilaksanakan denan baik bagi wilayah yang tidak mendapat KJP.

"Bisa aja kalau mau. Azas keadilan tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan. DKI sudah siap dananya semua. Mungkin biar mudah dan cepat bagi akhirnya milih DKI," ucapnya.

Lebih besar

Senada dengan Ahok, cawagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, ikut menanggapi pernyataan calon gubernur Anies Baswedan terkait pernyataannya soal Pemprov DKI Jakarta yang menolak Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas