Anies: Ahok Tolak Realisasi KIP dan KJP Untuk Siswa
Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas
Editor: Hendra Gunawan
Djarot menyampaikan bahwa KIP juga masuk ke Jakarta. Namun, kata dia, mereka yang ber-KTP DKI, memilih Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Bagi yang memiliki KTP Jakarta disuruh milih, pilih mana? KJP atau KIP? Dan rata-rata, mereka memilih KJP. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar dan bisa transfer ke rekening dia. Jadi ini maknanya," kata Djarot di Pecenongan Jakarta Pusat, Minggu (30/10).
Selain menilai KJP lebih besar manfaatnya dibanding KIP, senada dengan Ahok, Djarot menilai bahwa sedianya warga DKI pemegang KJP tidak lagi memiliki KIP.
Dengan demikian, jangkauan subsidi pendidikan bisa lebih luas. "Jangan sampai satu orang dapat dobel, karena masih banyak yang belum dapat, supaya lebih merata," ujar dia.
Djarot mengatakan, pemegang KIP di Jakarta cukup banyak. Mayoritas pemegang KIP di Jakarta berasal dari daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, yang bersekolah di Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak pernah menolak KIP. Djarot pun mengaku beberapa kali mengikuti peluncuran KIP bersama dengan Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, Yanti Yulianti.
"Mungkin Pak Anies yang belum ngerti bahwa kita sudah menggunakan program ini, di beberapa tempat," kata Djarot.
Blusukan
Kemarin, Djarot blusukan mencari anak DKI yang belum memiliki KJP di permukiman padat di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Djarot mengumpulkan warga di sebuah masjid di Jalan Merdeka Sari, RT 22/12, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Di lokasi ini, Djarot bertanya kepada warga setempat apakah sudah mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Joko Widodo kala menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012 dan dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama merata atau tidak.
"Ada yang belum mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sini?" tanya Djarot kepada warga.
Tapi tak satupun warga yang hadir mengaku belum merasakan salah satu program andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu.
Walau demikian, Djarot meminta kepada warga yang berada di Jalan Merdeka Sari untuk melaporkan ke Lurah setempat bila menemukan tetangga sekitarnya belum mendapatkan kartu sakti tersebut.
