TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rencana Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk merekrut "preman" untuk menjadi juru parkir belum terealisasi dengan baik.

Pasalnya, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta belum memetakan lahan parkir yang dikuasai oleh preman.

Padahal, selama ini banyak parkir liar yang uangnya masuk ke para mafia parkir. Seperti di sekitaran Grand Indonesia (GI) dan tempat perbelanjaan lainnya.

Humas Unit Pelaksana (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Ivan mengaku belum mengantongi berapa jumlah juru parkir liar yang ada di Jakarta. Namun, memang sejak diberlakukan Terminal Parkir Elektronik (TPE) beberapa lokasi yang dikuasai preman sudah mulai dikelola oleh pemerintah.

"Data jukir liar kami tidak punya," singkat Ivan saat dihubungi Warta Kota, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).

Saat ini, kata dia, sudah ada ribuan petugas parkir resmi dibawah UP Perparkiran Dishubtrans DKI Jakarta. Mereka bekerja di 96 TPE yang ada di Ibukota Jakarta. "Jukir resmi yang terdata di kami ada 2.250 orang. Mereka setiap bulannya digaji sesuai UMP," ucapnya.

Ketika ditanya soal banyak juru parkir liar yang sudah direkrut menjadi juru parkir resmi, kata dia, tak memiliki datanya. Sehingga, saat ini pihaknya terus melakukan pendataan. (Bintang Pradewo)