Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kapolri dan Panglima TNI Jamin Aksi 4 November Berlangsung Aman

TNI dan Polri menjamin pengamanan maksimal untuk aksi unjuk rasa yang akan berlangsung Jumat (4/11/2016).

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kapolri dan Panglima TNI Jamin Aksi 4 November Berlangsung Aman
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kedua kiri) meninjau pasukan saat upacara apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye Pilkada Serentak 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/11/2016). Sebanyak 4 ribu pasukan gabungan TNI dan Polri mengikuti apel yang menunjukkan bahwa TNI dan Polri kompak untuk mempertahankan keamanan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman jelang Pilkada. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI dan Polri menjamin pengamanan maksimal untuk aksi unjuk rasa yang akan berlangsung Jumat (4/11/2016). 

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Kepolisian telah berdialog dengan komponen-komponen utama yang akan turut serta dalam aksi unjuk rasa.

Dan dalam pertemuan itu, mereka menjamin aksi yang bakal berlangsung di sekitaran Istana Kepresidenan tersebut akan berlangsung aman.

"Insya Allah aman. Sesuai aturan main. Aturan main dalam unjuk rasa kan diatur oleh undang-undang," ujar Tito dalam program Mata Najwa di Metro TV, Rabu (2/11/2016).

Aksi tersebut, sambung Tito, sesungguhnya hanya menekankan kepada dua tuntutan utama.

Pertama, meminta Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pernyataan bahwa kasus yang dilaporkan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama atau ahok terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan ke Bareskrim Polri akan diproses secara hukum.

Kedua, meminta untuk memenjarakan Ahok.

Berita Rekomendasi

Tito menambahkan, tuntutan pertama memungkinkan untuk dipenuhi sebab menjalankan proses hukum adalah hal wajar.

Namun, tuntutan kedua dianggap justru menyalahi aturan jika dilaksanakan.

"Kalau meminta agar presiden memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama itu keluar dari domain pimpinan eksekutif. Penjarakan artinya penahanan. Presiden bukan pimpinan yudikatif," tutur mantan Kapolda Papua itu.

Membesarnya isu SARA tersebut, kata Tito, sesungguhnya hanya diawali dari segelintir oknum yang tidak menyukai pribadi Ahok.

"Kita harus berpikir betul-betul jernih untuk memisahkan antara politik dan proses hukum," ucap Tito.

Senada dengan Tito, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menegaskan pihaknya akan ikut membantu Polrimengamankan aksi 4 November.

Ia pun menyinggung soal adanya seruan libur pada hari tersebut. Menurutnya, itu hanyalah seruan yang membuat takut masyarakat dan membuat aksi tersebut seolah mencekam.

Aksi pada 4 November tersebut, lanjut Gatot, sebenarnya diinisiasi oleh pihak-pihak yang taat hukum.

Namun, ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan membuat situasi tersebut seolah mencekam.

"Saya dan Kapolri tetap harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Segala bentuk persiapan, termasuk penyiapan pasukan, imbauan, dan sebagainya, kami lakukan," tutur Gatot.

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas