TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana mengaku setuju dengan rencana Polri yang akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama secara terbuka.

Menurutnya, gelar perkara secara terbuka akan menghindarkan kecurigaan dari pihak-pihak tertentu.

"Saya setuju kalau gelar pekara (kasus Ahok) ini dilakukan secara terbuka. Kecurigaan berlebihan pihak-pihak tertentu terhadap Jokowi seakan-akan melindungi Ahok akan terjawab dengan sendirinya," kata Dadang ketika dikonfirmasi, Minggu (6/11/2016).

‎Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Tim Sukses Ahok-Djarot itu menyebut dengan dilakukannya gelar perkara kasus dugaan penistaan agama akan memperlihatkan dengan jernih apakah Ahok bersalah atau tidak.

Dikatakannya, dengan keterbukaan tersebut akan diketahui secara benar apakah ada salah paham ataukah ada informasi salah paham.

"‎Jadi semakin terbuka semakin bagus supaya rakyat Indonesia bisa melihat dengan jelas dan objektif," tegas Dadang Rusdiana.

Masih kata Dadang, ‎dengan dilakukannya gelar perkara secara terbuka agar membuat kecurigaan terhadap Polri, bahwa Polri bisa diatur akan terjawab.

Ditegaskannya, biar semua tahu bahwa Polri profesional dalam menyelesaikan kasus Ahok.

"Fraksi Hanura DPR RI sebelum demo 4 November sudah jelas mendukung perintah presiden kepada Kapolri untuk memproses secara hukum dugaan penistaan agama ini,"‎ imbuh Dadang Rusdiana.