Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menyayangkan rendahnya serapan anggaran DKI pada massa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Anies rendahnya serapan anggaran tersebut menyebabkan terhambatnya penanganan banjir dan mecet.

"Selain memang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti perencanaan tidak komprehensif dan kebijakan yang tidak tepat guna," kata Anies di Jakarta, Selasa (29/11/2016)

Oleh karenanya menurut Anies penyerapan anggaran yang rendah ‎sangat merugikan warga DKI Jakarta. Rendahnya serapan membuat program banyak yang tidak jalan dan hak warga untuk merasakan damapak pembangunan menjadi nihil.

"Padahal, ketika negara menarik uang rakyat, pajak misalnya, selalu bersifat memaksa," kata Anies.

Menurut Anies, ada beberapa faktor rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. Misalnya, keterlambatan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), lambatnya penerbitan Juklak dan Juknis pelaksanaan kegiatan, hingga kekhawatiran pejabat untuk mengeksekusi program yang telah dicanangkan.

"Akhirnya, kembali masyarakat yang dikorbankan," katanya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, menurut Anies, serapan anggaran di Jakarta pada tahun lalu hanya 68 persen. ‎Pada tahun ini hingga bulan November serapan anggaran baru 34 persen. Menurutnya angka tersebut menandakan jika perencanaan program banyak yang melenceng, bukan efisiensi seperti yang diklam sejumlah pihak.

"Contoh sederhana, program penanggulangan banjir. Program penanggulangan banjir bukan dijalankan lebih efisien tapi tidak berjalan," katanya.

Sementara itu mengena bersihnya sejumlah kali d Jakarta sekarang ini menurut Anies hanya merupakan bagian dari 35 persen program yang dilaksanakan.

"Nah yang 65 persen yang gorong-gorong di kampung-kampung, tidak kelihatan tuh karena tidak menarik perhatian, nah di situ yang macet‎," paparnya.

‎‎Oleh karena itu, menurut Cawagub Sandiaga Uno dalam pengentasan masalah banjir dan macet, ia bersama Anies Baswedan akan mengoptimalkan penyerapan anggaran, selain membuat berbagai program terkait secara komprehensif dan berkesinambungan.

"Salah satunya, dengan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan," katanya.

Lalu, membangun sistem informasi terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, realisasi, hingga pelaporan yang merekam alur keuangan daerah secara real time.
"Kami juga akan membangun pemerintahan yang bersih, modern, dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, serta keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi," pungkasnya.