Politikus PDIP Diah Pitaloka Kritik Program Rp 1 Miliar Agus-Silvi
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Diah Pitaloka menyayangkan program pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Diah Pitaloka menyayangkan program pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang akan memberikan dana Rp 1 miliar per-rukun warga (RW).
Menurutnya, hal ini tidak memberikan pendidikan politik terhadap warga ibukota.
Diah menilai, seharusnya sudah tidak ada lagi program janji-janji untuk memberikan bantuan sosial secara tunai kepada masyarakat.
Karena sebaiknya dalam program pengentasan kemiskinan di ibukota tidak hanya dengan memberikan ikan kepada mereka, melainkan kail dan pancing.
"Kalau menurut saya, dia hanya memberi iming semata. Seharusnya masing-masing calon memberikan pendidikan politik harus dikurangi pola pola kampanye dengan menjanjikan nominal uang," ujarnya dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Rabu (7/12/2016).
"Ini membuat nuansa pragmatisme menjadi warna yang kuat dalam pilkada DKI. Ingat, Pilkada DKI ini jadi perhatian nasional bukan hanya lokal," katanya.
Ditegaskan, menjadi tidak bagus untuk budaya bersih yang sedang kita kembangkan dalam penyelenggaraan pilkada.
Selain itu, Diah pesimis jika program bantuan langsung tersebut dapat terealisasi nantinya.
Sebab pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diterapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sejalan dengan niat pemerintah hari ini untuk mengurangi transaksi tunai.
"Dana tunai itu bukan perkara mudah loh untuk dilakukan. Apalagi itu gak sejalan dengan keharapan pemerintahan Jokowi dalam mengurangi peredaran uang tunai," tegasnya.
Diah juga sempat mempertanyakan, apakah pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat itu memiliki data warga penerima bantuan. Jangan sampai nantinya dana dari APBD DKI Jakarta ini akan sia-sia karena tidak tepat sasaran.
"Apakah dengan memberikan BLT kepada RW dapat menjadi solusi? Padahal dapat kita ketahui RW sendiri bukan bagian dari pemerintah daerah. Maka pengawasannya tidak mudah untuk dilakukan," tutupnya.