Ahok Minta Pendukungnya Rekam Video Penghitungan di TPS Masing-masing dengan Gadget
"Kekuasaan yang didapat dengan kecurangan identik dengan koruptor sebetulnya," kata Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).
Editor: Robertus Rimawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan, pemimpin yang mau mengabdi untuk rakyat tentu tidak melakukan kecurangan untuk terpilih.
Sebab, lanjut Ahok, kekuasaan yang didapat dengan kecurangan identik dengan koruptor.
"Kekuasaan yang didapat dengan kecurangan identik dengan koruptor sebetulnya," kata Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).
Pemimpin yang mau melayani rakyat, lanjut Ahok, tidak mungkin mau menyogok atau berbuat curang untuk mengabdi ke rakyat.
"Kalau mau mengabdi, dia akan sadar betul, kalau memang dikasih amanah dia syukuri. Kalau enggak dipercaya, ya juga dia akan syukuri," ujar Ahok.
Kata Ahok, meski tidak jadi pejabat, bukan berarti tidak bisa mengabdi untuk rakyat.
"Walaupun jadi pejabat jauh lebih baik menentukan nasib orang," ujar Ahok.
Ahok bercerita pengalamannya mengenai indikasi kecurangan pada Pilkada di Belitung Timur.
Ahok tak ingin kejadian Pilkada di DKI terulang seperti di Belitung Timur.
Sebab, lanjut Ahok, di Pilkada DKI ini pihaknya telah menemukan adanya pemilih yang tidak terdaftar di KPU.
"Pas kami tes kemarin hampir setengah enggak terdaftar di KPU, saya takut kejadian di Belitung terulang pas tahun 2007," ujar Ahok.
Karenanya, ia mengajak seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 15 Februari 2017.
Jika tidak ada kartu pemilih, Ahok mengatakan warga bisa memilih di TPS yang ada di kelurahan setempat cukup dengan membawa KTP.
Sekalian, untuk mengawasi kecurangan di TPS yang ada di kelurahan.
"Ke TPS kelurahan jam 11.30 masih bisa milih. Bisa sekalian videoin nanti pas penghitungan di TPS untuk menghindari kecurangan," ujar Ahok.
Sebab, menurut Ahok, saat ia masih menjabat anggota DPR di Komisi II, ada temuan kesengajaan lurah dan kepala desa menghilangkan hak pilih warga.
"Nah sekarang udah mulai diperbaiki. Tapi tetap bisa ada oknum bermain, apa dia khilaf, kami lagi cari. Jadi kalau bapak ibu temukan ada kasus seperti ini, cek di data enggak ada nama bapak ibu, lapor ke kami, kalau ada unsur pidana kami akan pidanakan orang ini," ujar Ahok. (Kompas.com/Robertus Belarminus)
