Anies Akan Lakukan Moratorium Diseluruh Titik Penggusuran di Jakarta
Rosdah sebagai tokoh masyarakat setempat mengaku khawatir dengan rencana penggusuran yang akan menimpa wilayahnya
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- 55 hari menjelang pencoblosan Anies terus berkampanye untuk menjaring suara warga Jakarta. Seperti pada Kamis (22/12/2016), Anies menyambangi pemukiman padat penduduk di wilayah, kampung Pedongkelan, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Di pemukiman padat penduduk tersebut, Anies banyak mendapat keluhan soal penggusuran. Rosdah sebagai tokoh masyarakat setempat mengaku khawatir dengan rencana penggusuran yang akan menimpa wilayahnya. Hal senada disampaikan juga Ahmad Sani sebagai Ketua RT 3 wilayah tersebut.
"Kami sudah berada di ujung tanduk. RT-RT lain sudah digusur. Kemarin, kami sebagai rakyat kecil tidak bisa berbuat apa-apa melawan bulldozer dan water canon," kata Sani.
Mendengar keluhan tersebut, Anies menegaskan akan melakukan pendekatan berbeda untuk menyelesaikan masalah hunian warga dan tata ruang di Jakarta.
"Saya tegaskan bahwa penggusuran itu cara kuno. Cara yang banyak dilakukan sekarang adalah melakukan peremajaan kampung, peremajaan kota. Dilakukan pembenahan dan itulah cara modern. Bahasa kerennya adalah urban renewal, bukan dengan penggusuran," kata Anies.
Isu penggusuran, imbuh Anies, membuatnya prihatin karena hal ini terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, padahal sebelumnya isu ini tidak begitu terdengar. Karena itulah, Mantan Menteri Pendidikan ini menekankan prinsip keadilan yang akan dipegangnya dalam kepemimpinan.
"Kalau ada keputusan yang sulit maka harus dilakukan dialog. Tidak bisa dengan hanya mengirimkan surat perintah penggusuran. Dan juga harus ada solusi. Sebagian keputusan itu sulit, tapi bisa dilakukan dialog. Kita ingin perlakukan warga Jakarta sebagai manusia bukan benda mati," katanya.
Karena itulah, Anies berencana untuk melakukan moratorium atas rencana penggusuran dalam tata kelola kota Jakarta. Penundaan ini diharapkan akan memberikan waktu bagi pemerintah untuk menimbang ulang perencanaannya.
"Pemerintah harus berhenti dulu, melihat lagi. Dari lebih 300 titik itu, kita harus melihat satu satu. Jangan sampai ketidakadilan hadir di kota ini," pungkas Anies.