Anggaran Administrasi Pimpinan Daerah DKI Disetujui Sumarsono Sebesar Rp 3,3 Miliar
Terdapat beberapa program yang dialokasikan untuk Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah Jakarta.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdapat beberapa program yang dialokasikan untuk Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah Jakarta.
Besarannya cukup fantastis, hingga miliaran rupiah.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jakarta 2017 yang disahkan, Senin (19/12/2016), unit Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, tercantum kegiatan pengelolaan administrasi dan kerumahtanggaan pimpinan daerah yang besarannya Rp 3.305.408.040.
Khusus kegiatan tersebut, ada kenaikan anggaran dari sebelumnya saat pembahasan Rp 2.375.408.040 atau naik sekitar Rp 930 juta.
Kemudian kegiatan penatausahaan acara pimpinan daerah Rp 315.950.000.
Ditambah pelaksanaan acara pimpinan daerah yang dialokasikan Rp 279.057.500.
Selain itu, dalam program itu juga terdapat kegiatan, penyusunan naskah sambutan, makalah, dan kertas kerja senilai Rp 257.808.040.
Penyediaan sarana dan perlengkapan kebutuhan kepala daerah senilai Rp 505.766.101.
Kegiatan penyelenggaraan jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 5.255.707.280.
Diketahui APBD DKI 2017 disahkan dalam sebuah sidang paripurna, Senin (19/12/2016).
Pemerintah dan DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD 2017 senilai Rp 70,19 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Triwisaksana, menandatangani berita acara penyerahan peraturan daerah APBD DKI.
Sumarsono sempat mendorong-dorong troli berisi tumpukan rincian APBD DKI 2017 yang dihias dengan pita berwarna merah. Nilai APBD DKI 2017 mencapai Rp 70,191 triliun.
Sumarsono mengatakan, pengesahan APBD DKI 2017 terhitung tepat waktu.
Dia memuji DPRD DKI yang mendukung Pemprov DKI untuk mempercepat proses pembahasan anggaran.
"Menurut saya ini karena DPRD mau diajak kerja keras. Seminggu bisa paripurna dua kali sampai tiga kali. Jadi kerja sama yang baik inilah kuci utama APBD bisa lebih cepat dan sukses," ujar Sumarsono di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.