Kepada Anies, Warga Kemayoran Ini Bilang KJP Masih Menyusahkan Orang Tua
"Saya tanyakan apakah setiap sekolah SD sampai SMA di Jakarta atau di Indonesia ada namanya daftar ulang? Harus bayar sekian juta," tanya Agung.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat kampanye di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2017), salah seorang warga mengeluhkan kepada Anies Baswedan mengenai kewajiban daftar ulang siswa yang harus mengeluarkan biaya.
Warga bernama Agung Rahardjo tersebut mengaku setiap tahun ajaran baru, dirinya harus mengelurakan uang yang tidak sedikit untuk biaya buat ke lima anaknya sekolah di berbagai jenjang.
"Saya tanyakan apakah setiap sekolah SD sampai SMA di Jakarta atau di Indonesia ada namanya daftar ulang? Harus bayar sekian juta," tanya Agung kepada Anies.
Baca: Kepada Anies, Warga Kebon Kosong Mengeluh Sulit Mengurus KJP
Menurutnya janji jika Kartu Jakarta pintar (KJP) tidak akan membuat orang tua kesulitan menyekolahkan anaknya, tidaklah terbukti.
Sekarang ini, menurut Agung, ia harus menggadaikan emas atau motor setiap menjelang tahun ajaran baru.
"Kemarin saya dengar tidak akan ada gadai-gadai barang, enggak usah gadai-gadai emas. Tapi, saat ini tetap. Saya harus gadai motor harus gadai yang ada untuk biaya daftar ulang," pungkasnya.
Mendengar keluhan tersebut, kepada lebih dari seratusan warga Kebon Kosong, Anies mengatakan jika sebenarnya tidak ada pungutan dalam proses daftar ulang siswa yang memasuki tahun ajaran baru.
"Sekolah negeri sudah jelas tidak boleh ada lagi ada biaya-biaya termasuk daftar ulang, kalau ada itu melanggar. Kalau melanggar bisa dilaporkan," kata Anies.
Baca: Survey Poltracking Sebut Kenaikan Elektabilitas Anies-Sandi Paling Signifikan
Oleh karenanya, bila terpilih sebagai gubernur Jakarta Anies akan membuat unit khusus untuk menerima laporan dugaan penyelewengan di sekolah.
"Supaya orang tua, warga itu bisa mendapatkan bantuan kalau mengalami masalah dengan ekolah. Saat ini g ada," paparnya.
Anies juga mengatakan akan mengumpulkan para pengelola sekolah swasta untuk membicarakan masalah biaya pendidikan.
Termasuk mengenai proses daftar ulang yang dinilai memberatkan pra orang tua siswa.
"Saya pernah mengelola institusi swasta dan itu dapat dibicarakan," pungkasnya.
