Dalam pesannya, Antasari diminta untuk tidak melakukan tindakan hukum kepada seseorang.

"Pokoknya jangan melakukan tindakan hukum ke si A. Dia pun menyampaikan membawa misi dan dia menyebut yang menyuruhnya siapa," ujar Antasari.

Antasari pun menanggapi si pembawa pesan.

"Lalu, saya katakan, 'Mohon maaf ini KPK, KPK ini kalau sudah berucap harus laksanakan'. Sudah ada semacam kesepakatan antarpimpinan jika melakukan suatu penahanan.' Kemudian saya bilang 'Maaf saya tidak bisa melaksanakan misi Anda'," ujar Antasari.

Namun, sosok pembawa pesan tersebut mengancam Antasari jika tidak mengabulkan permintaan si pembuat pesan itu.

"Nah, pak Antasari hati-hati," tutur Antasari menirukan perkataan dari sang pembawa pesan.

Benar saja, tidak sampai sebulan, Antasari pun dipidana atas kasus pembunuhan terhadap pengusaha bernama Nasrudin Zulkarnaen yang membuatnya dibui.

"Satu bulan saya tidak melaksanakan pesan, saya dijebak pembunuhan. Saya tidak berpikir risiko itu saya dipenjarakan," ungkap Antasari.

Dalam satu bulan tersebut, KPK yang dipimpin Antasari melakukan penahanan terhadap seseorang terkait kasus penggunaan uang yayasan Bank Indonesia.

Saat dikonfirmasi apakah sosok tersebut adalah Aulia Pohan, Antasari menjawab, "Ya kurang lebih begitu."

Antasari pun mengakui bahwa pesan yang dibawa sosok misterius tersebut adalah permintaan seseorang untuk tidak menahan Aulia Pohan.

"Ya saya tahan. Karena memang KPK seperti itu," ujar Antasari.

Lalu saat ditanya apakah yang menyuruh si pembawa pesan adalah keluarga Aulia Pohan, Antasari pun menjawab.

"Iya, tapi itu yang dikatakan yang bersangkutan (si pembawa pesan) ya. Entah dia bawa nama atau sesungguhnya seperti. Wallahu alam saya nggak itu, tapi itu yang saya dengar."

Saat kedatangan pembawa pesan itu, lembaga antirasuah yang dipimpin Antasari saat itu mengusut kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang menjerat Aulia Pohan.

Aulia Pohan diketahui merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia sekaligus besan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. (*)