Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari tiga pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta, paling sulit mencerna dana kampanye Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang hanya Rp 9,1 miliar.

"Agak repot meneropong nomor 1 karena dia tidak bekerja di sektor publik tetapi militer," ungkap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam diskusi di ICW, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Dana kampanye pasangan calon berdasar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dapat memperlihatkan integritas kandidat pemimpin DKI Jakarta ke depan.

Ia mengaku sulit melihat bagaimana nanti mengelola APBD DKI Jakarta yang tembus sampai Rp 70 triliun bila tidak ada kejujuran diawali dari dana kampanyenya.

"Kandidat harus lebih terbuka," kata Donal.

Mengaca aktivitas kampanye dan alat peraga pasangan urut satu selama ini menjadi tanda tanya apa benar dana kampanye mereka hanya Rp 9,1 miliar.

"Sulit mencerna nomor 1 itu Rp 9,1 miliar," ia kembali mengungkapkan kebingungannya.

Agus memiliki latar belakang di dunia militer dengan pangkat terakhir mayor, sementara Sylvi adalah birokrat yang menapaki kariernya sejak 1985 dan lama di Pemprov DKI Jakarta.

"Dia bukan subjek penyeleggara negara, tidak pernah lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, red). Sekali lapor agak aneh, Rp 22 miliar," beber Donal.

Donal mencoba melihat dana kampanye pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat Rp 36 miliar dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tembus Rp 43 miliar.

Dibandingkan dengan Agus-Sylvi, kata Donal, dana kampanye pasangan Anies-Sandi di angka Rp 43 miliar masih masuk akal apalagi kelas Pilkada DKI Jakarta.

"Sementara Rp 9,1 miliar (dana kampanye, red) itu untuk DKI. Di daerah Lebak saja tidak cukup," ujar dia.

Dikatakan Donal, ICW tidak kesulitan mencari rekam jejak pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi. Basuki dan Anies memiliki latar belakang birokrasi.

Basuki, Donal menambahkan, membangun akuntabilitas dan keterbukaan anggaran. Sedangkan, Anies memiliki pengalaman cukup baik berkomunikasi dengan masyarakat sipil.

Anies memiliki rekam jejak ingin membangun sistem yang baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meski tidak lama.