TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Indonesia dan Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ikut berduka dan menyesalkan kejadian meninggalnya 2 orang pelajar yang melakukan tawuran di dua tempat berbeda di Bekasi akhir pekan lalu.

Demikian dikemukakan Jasra Putra, Koordinator Gerakan Ayah Hebat PP Pemuda Muhammadiyah, dalam keterangannya, Senin (13/3/2017), menyikapi tawuran di Bekasi yang menelan satu korban jiwa.

"Tawuran ini harus dilihat dari berbagai aspek baik sisi psikoligis, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan," kata Jasra.

Baca Berita Terkait: Pelajar SMP di Bekasi Tewas Disabet Celurit Saat Tawuran, Rekannya Kabur Tak Ada yang Menolong

Pandangan ini, menurut Jasra, perlu disampaikan agar negara dan lembaga lain melihat persoalan ini secara utuh, dan tidak saling menyalahkan dan bahkan lempar tanggungjawab dalam melihat rantaian kekerasan yang dilakukan, baik di lingkungan pendidikan maupun tempat lainya.

Untuk itu PP Pemuda Muhammadiyah berpendapat :

1. Anak adalah korban dari tontonan dan tuntunan orang dewasa, maka diharapkan mulai dari orang tua, guru, masyarakat, pejabat dan peran apapun yang diemban harus memberikan tauladan yang baik kepada anak.

2. Anak adalah korban dari kebisingan publik yang terjadi dalam dunia maya dan dunia nyata, untuk menjawab kebisingan ini anak harus didampingi oleh orang tua, guru dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami secara utuh peristiwa demi peristiwa yang disaksikan dan dialami.Data menunjukkan 70% anak muda Indonesia ada dan aktif dalam dunia maya.

3. Anak adalah korban dari sistem sekolah yang belum ramah terhadap anak.Untuk itu sejatinya sekolah sebagai sistem terbuka harus dipahami sebagai miniatur masyarakat kecil yang merefleksikan kehidupan yang sebenarnya, untuk itu kepala sekolah dan guru harus bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yakni menjadikan anak yang berkarakter baik.

4. Kita berharap kedepan peristiwa tersebut tidak terjadi lagi dan semua stakeholders harus berbenah dan bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan hulu kekerasan tersebut, diantaranya belum hadirnya keharmonisan keluarga Indonesia, minimnya ketauladanan pendidik dan tenaga kependidikan dan lebih luas pejabat negara yang belum memberikan tontonan publik yang mendidik bagi anak Indonesia "bising politik".