TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh nelayan di Teluk Jakarta menolak politisasi isu reklamasi di Pantai Utara Jakarta terutama bertepatan dengan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

"Intinya kami menolak diperalat dalam politik Pilkada DKI karena sebagian besar nelayan asli tak lagi mempersoalkan reklamasi, " kata tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Haji Syarifuddin Baso dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Menurut dia, politisasi dan penolakan reklamasi selama proses Pilkada hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Cara itu cuma untuk mendulang suara agar elektabilitas meningkat," katanya.

Syarifuddin melanjutkan, warga Muara Angke mendukung kelanjutan proyek reklamasi asal diikutsertakan dalam setiap pembahasannya.

Hal itu diyakini karena reklamasi akan turut meningkatkan kesejahteraan dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

"Kami tidak mempersoalkan reklamasi sepanjang tidak ada penggusuran," kata dia.

Para nelayan, kata dia, justru berharap berbagai proyek reklamasi akan menjadi pusat bisnis baru yang mampu menopang kehidupan keluarga mereka.

Syarifuddin pun mendesak agar sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak ikut campur mempolitisasi reklamasi karena hal itu justru akan memecah masyarakat di tingkat bawah.

Selain itu, sejumlah LSM hanya melibatkan nelayan pendatang yang sesungguhnya tidak berkepentingan terhadap Teluk Jakarta.

Reklamasi juga dinilai tidak berhubungan dengan penurunan tangkapan ikan karena sejak lama nelayan sebenarnya sudah sulit mencari ikan di Teluk Jakarta akibat parahnya pencemaran.

Menurut sejumlah nelayan Muara Angke, saat ini reklamasi yang sudah hampir jadi dan dibangun tower-tower adalah Pulau C dan D. Sementara pulau lain, di luar Pelabuhan Baru Tanjung Priok (New Priok), belum ada bangunan.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yan Winata Sasmita, menyatakan dapat menerima penjelasan oleh pengembang dan pemerintah mengenai reklamasi.

"Mari kita awasi bersama," tegas Yan.