TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menawarkan program pembelian rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah, belum tentu disetujui oleh anggota dewan, jika pasangan nomor pemilihan tiga itu terpilih.

Program ini jika dijalankan maka akan memakan anggaran APBD DKI Jakarta senilai Rp 67,6 triliun, jika DP rumah Rp 52 juta ditanggung pemerintah mengingat ibukota masih membutuhkan sekitar 1,3 juta unit rumah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pihaknya melihat terlebih dahulu apakah masuk akal program tersebut direalisasikan dalam APBD DKI Jakarta.

"Kalo soal anggaran, akan kita lihat ini program masuk akal atau tidak. Ya fungsi saya, fungsi pengawasan akan saya pakai. Masuk akal apa enggak, itu aja. Ya kalau sedang kampanye, apa aja kan bisa ngomong," kata Prasetio saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, tidak mempermasalahkan jika empat pimpinan dewan lainnya menyetujui program tersebut.

Lebih lanjut dirinya menegaskan, hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagai legislatif dalam pembahasan anggaran.

‎"Nggak apa-apa yang penting kan saya teguh beriman," kata Prasetio.

Sampai saat ini, beberapa pihak baik pemerintah maupun swasta masih menganggap gagasan tersebut kontroversial.

Mantan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama BTN Maurin Sitorus menyatakan hal itu hampir tidak mungkin dilaksanakan.

Menurut Maurin, uang muka itu merupakan hal yang diperlukan dalam urusan pembiayaan atau pembelian rumah.

Uang muka diperlukan sebagai kepemilikan dan tanggung jawab debitur atas kredit pemilikan rumah (KPR).

Semakin tinggi uang muka, maka semakin kecil KPR tersebut bermasalah atau macet.

"Uang muka 0, kemungkinan KPR bermasalah akan tinggi dan tentu hal tersebut tidak baik bagi bank pemberi KPR dan juga terhadap perekonomian nasional," imbuh Maurin.

Sedangkan Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio menilai, program tersebut bisa saja dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan (subsidi) sangat besar.

"Mungkin saja kalau pemprov mau menalangi ke developer tapi sekarang permasalahannya untuk di Jakarta ini sudah tidak memungkinkan bangun landed house lagi," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, KompasProperti menghitung kebutuhan dana yang mesti dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk perumahan dengan program DP 0 persen tersebut.

Saat ini, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, backlog atau kekurangan rumah di Jakarta mencapai 1,3 juta unit (rumah tangga).

Itu artinya, jika dipukul rata DP rumah adalah Rp 52 juta seperti disebut Anies, maka alokasi APBD yang harus digelontorkan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 67,6 triliun.

Sebagai informasi, APBD Pemprov DKI Jakarta pada 2017 yang telah disahkan mencapai Rp 70,191 triliun. Ini artinya nyaris 96,5 persen APBD DKI Jakarta terserap untuk DP Rumah.